Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menyindir beberapa pejabat di DKI yang masih menjalankan nilai-nilai lama mental birokrasi. Yakni ingin dilayani tapi tidak mau melayani. Padahal mereka dilantik untuk melayani warga Jakarta.
Tak hanya itu, dia juga menyentil kepala daerah yang mewariskan jabatan kepada anak dan istri.
"Kalau pejabat kelamaan duduk, kadang-kadang lupa berdiri. Pejabat kita juga seperti itu. Karena dia duduk terus, nggak mau berdiri, kemudian kursinya diwariskan ke isterinya. Lalu isterinya nggak ada, diwariskan kepada anaknya atau adiknya. Kalau baik atau bisa, tidak apa-apa. Tapi kalau yang tidak baik dan tidak bisa dipaksakan, lha cilaka kita," kata Djarot saat menjadi narasumber dalam acara Training of Facilitator Pembentukan Gugus Tugas dengan tema Gerakan Nasional Revolusi Mental di Hotel Allium, Tangerang, Banten, Selasa (31/5).
Agar tidak ada lagi kolusi dan nepotisme yang menggiring ke arah korupsi, Pemprov DKI mulai melakukan revolusi mental di jajaran birokrasinya. Revolusi mental dilakukan untuk membongkar nilai-nilai birokrasi yang lama diganti dengan nilai-nilai birokrasi baru yang lebih baik.
"Revolusi itu adalah perubahan secara tepat untuk membongkar nilai-nilai lama yang tidak bagus diganti dengan nilai-nilai yang lebih baik," ungkap politikus PDIP ini.
Nilai-nilai birokrasi lama yang harus dibongkar di antarnaya, kinerja yang lambat, tertutup, korupsi, suka dilayani dan sok ngebosi atau tidak memiliki jiwa pelayan masyarakat.
Lalu, pejabat yang menjaga jarak terlampau lebar dengan masyarakatnya, penuh memakai atribut-atribut jabatan seperti mobil harus bagus, pakai bintang-bintang jasa dan bolpen harus banyak serta tidak percaya diri dengan apa yang dimilikinya.
"Revolusi mental itu menyangkut perubahan sikap kebiasaan dan perilaku. Yang tujuannya menyejahterakan masyarakat. Untuk melakukan itu kita harus berani dan bisa," tegas mantan Walikota Blitar ini.
[zul]
