Berita

net

Nusantara

DPD Juga Protes Soal Impor Bawang

SELASA, 31 MEI 2016 | 01:50 WIB | LAPORAN:

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ikut memprotes kebijakan pemerintah mengimpor bawang merah yang dilakukan untuk menekan harga menjelang puasa dan Lebaran. DPD meminta pemerintah mencari jalan lain, sebab impor akan merugikan petani lokal.

"Keputusan melakukan impor bawang merah harus dipertimbangkan secara seksama dan matang. Kebijakan itu berpotensi merusak tata niaga dan produksi bawang merah nasional," ucap Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad Farouk di Jakarta, Senin (30/5).

Menurut Farouk, pasokan bawang merah nasional masih memadai untuk memenuhi tingginya permintaan di bulan Puasa dan Lebaran nanti. Dengan banyak stok ini, pemerintah bisa menstabilkan harga dengan menyerap bawang merah petani lokal yang saat ini sedang masuk masa panen. Kemudian, bawang itu dijual langsung ke masyarakat.


Agar pemerintah percaya, Farouk pun membeberkan data produksi bawang merah nasional. Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), luas panen bawang merah bulan Mei dan Juni mencapai 963 hektar. Kemudian, pada Juli, salah satu pusat produksi bawang merah nasional itu akan memanen lahan seluas 2.230 hektar.

"Harga yang berlaku Rp 18 ribu sampai Rp 23 ribu per kilogram. Karena itu, pemerintah lebih baik menyerap produksi bawang merah nasional, dibanding melakukan impor. Selain menstabilkan harga bawang di pasaran, keputusan itu akan menggairahkan produksi petani," pinta senator asal NTB itu.

Menyerap langsung bawang petani ini penting. Sebab, selama ini kenaikan harga bawang lebih banyak dinikmati pedagang dan distributor besar. Rentang distribusi yang panjang dan minimnya pasokan, selalu dijadikan alasan sebagian pihak untuk mendorong pemerintah mengambil kebijakan impor.

"Berdasakan data Kementerian Pertanian dan dinas terkait di daerah, produksi bawang merah nasional dapat mencukupi kebutuhan konsumen sepanjang bulan Puasa. Yang penting, pemerintah serius menekan biaya distribusi, memperbaiki sistem logistik, dan tata niaga agar keuntungan bisa dirasakan seluruh lapisan," jelas Farouk. [wah]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya