Berita

ilustrasi/net

Nusantara

Ahok Tidak Perlu Repot-repot Minta Ketua RT/RW Mundur

SABTU, 28 MEI 2016 | 13:37 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menggunakan rumus dagang untung-rugi dalam memerintah ibukota.

Hal itu terlihat ketika ia menyuruh para Ketua RT dan RW yang menolak sistem Qlue untuk segera mundur dari jabatan.

Menurut Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto Emik, pengurus RT/RW bukanlah bagian dari struktur pemerintahan. Apalagi, mereka dipilih langsung oleh warga dan mengabdi untuk warga.


"Dasar bekerja RT/RW itu gotong royong untuk kebersamaan, bukan bantuan anggaran dan laporan," kata Sugiyanto, dikutip dari RMOL Jakarta, Sabtu (28/5).

Ia tambahkan, apabila pengurus RT/RW bekerja bagus, penghargaan akan diperoleh langsung dari anggota masyarakat. Hukuman juga akan langsung mereka dapatkan apabila gagal menjalankan tugas dengan baik.

"Jadi pemerintah tidak perlu repot mengurusi kearifan lokal ini di tengah masyarakat," ujar Sugiyanto.

Diberitakan pada Kamis lalu, serombongan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tangga (RT) di Jakarta menyambangi gedung DPRD DKI Jakarta. Mereka minta anggota Dewan untuk menindaklanjuti keluhan mereka atas diterapkannya SK Gubernur Nomor 903 Tahun 2016 tentang pelaporan melalui aplikasi Qlue.

Dalam SK itu diatur bahwa pengurus RT/RW diwajibkan melaporkan kondisi lingkungan mereka sebanyak 90 kali dalam sebulan atau minimal 3 laporan dalam sehari. Jika tidak mencapai target, maka uang operasional untuk pengurus RT/RW tidak bisa dicairkan. Tiap laporan dihargai Rp 10 ribu. Sehingga, dalam sebulan bagi RT produktif dapat mengantongi uang operasional dari Kelurahan sebesar Rp 900 ribu.

"Kalau Qlue tersebut masih berlaku, kami di seluruh RW dan RT yang ada di Kelurahan Pinang Ranti akan menyerahkan stempel ke Kelurahan. Ramai-ramai mundur," lontar Ketua RW 1 Kelurahan Pinang Ranti, Jakarta Timur, Mahmud Bujang, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (26/5).

Menanggapi itu, Sugiyanto pun mengkritik Ahok karena hanya berpikir tentang untung dan rugi dalam memerintah Jakarta. Bahkan, bantuan untuk pengurus RT/RW juga menggunakan rumus dagang yang sama.

"Mewajibkan pengurus RT/RW membuat laporan tiga kali sehari, seperti minum obat batuk saja," jelas Sugiyanto. [ald]

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Bedakan Es Gabus dengan Spons Saja Tidak Bisa, Apalagi Ijazah Asli

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:09

Mendesak Pemberlakuan Cukai MBDK

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:03

Paling Ideal Kedudukan Polri di Bawah Presiden

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:21

MBG Lebih Mendesak, Lapangan Kerja Nanti Dulu Ya!

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:16

Eggi Sudjana Cs Telah Jadi Pelayan Kepentingan Politik Jokowi

Jumat, 30 Januari 2026 | 01:11

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

PKR Tatap Pemilu 2029 Mengandalkan Kader Daerah

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:09

Kubu Jokowi akan Terus Lancarkan Strategi Adu Domba terkait Isu Ijazah Palsu

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:04

Ahmad Luthfi Menghilang saat Bencana Menerjang Jateng

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:38

Roy Suryo akan Laporkan Balik Eggi Sudjana Cs

Kamis, 29 Januari 2026 | 23:15

Selengkapnya