Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja dan Emiratisasi Uni Emirat Arab (UEA) Saqr Ghobas dalam kunjungannya ke Abu Dhabi Kamis (26/5).
UEA merupakan negara terakhir yang dikunjungi Hanif, setelah sebelumnya ia berkunjung ke Arab Saudi dan Qatar bertemu dengan Menteri Tenaga Kerja setempat.
Dalam pertemuan dengan Menteri Ghobas, Hanif menyampaikan permohonan amnesti bagi TKI yang bermasalah kepada Presiden/Putera Mahkota Syaikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan, khususnya terhadap 200 orang TKI yang berada di Shelter KBRI Abu Dhabi dan sedang menunggu proses pemulangan.
Mereka pada umumnya adalah TKI non-prosedural yang direkrut oleh para sponsor di daerah dan ditempatkan ke UEA tidak melalui mekanisme sesuai ketentuan (non-prosedural).
Menanggapi permintaan Hanif, Menteri Ghobas berjanji akan menindaklanjutinya. Namun demikian, kata Ghobas, keputusan soal amnesti berada di bawah kewenangan Presiden/Putera Mahkota UEA Syaikh Mohammed bin Zayed al-Nahyan.
Dalam pertemuan itu, Menteri Ghobas menawarkan kerja sama kepada Indonesia terkait pemenuhan kebutuhan pasar tenaga kerja di UEA yang sangat besar. UEA, kata Ghobas, masih membutuhkan tidak kurang dari 5 juta pekerja di berbagai bidang, termasuk sektor konstruksi.
Ghobas melihat Indonesia memiliki
supply tenaga kerja yang besar di sektor konstruksi. Ia merasa senang jika sektor konstruksi ini nanti bisa dikaji bersama-sama antara UEA dengan Indonesia untuk memetakan lebih rinci dari sisi
supply dan
demand.
Ghobas, yang merangkap Ketua Umum Badan Kualifikasi Nasioal UEA, juga menawarkan kerja sama dalam sertifikasi profesi. Menurutnya, sertifikasi profesi sangat penting karena pasar tenaga kerja terampil dan profesional di UEA memiliki iklim yang sangat kompetitif.
Menaker Hanif menyambut positif kedua tawaran UEA. Menurutnya, Indonesia siap bersaing di pasar tenaga kerja UEA yang kompetitif. Pendidikan dan pelatihan kerja di Indonesia terus digenjot seiring dengan dijadikannya investasi SDM sebagai prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu Hanif memperkenalkan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang menjadi garda terdepan dalam proses sertifikasi profesi di Indonesia. BNSP Indonesia dan Badan Kualifikasi Nasional UEA akan didorong untuk membangun kerja sama dalam sertifikasi profesi dan sekaligus harmonisasi standar kompetensi agar nantinya produk-produk serifikasi profesi di kedua negara bisa saling mendapatkan pengakuan.
[ald]
