Berita

ilustrasi/net

Politik

Kok DPR Umpetin Absensi Tukang Bolos?

JUMAT, 27 MEI 2016 | 02:08 WIB | LAPORAN:

RMOL. DPR mulai ngumpetin data anggotanya yang suka membolos. Dalam rapat paripurna kemarin (Kamis, 26/5), pihak sekretariat tidak mau membuka data absensi anggota DPR yang hadir dan anggota yang bolos. Padahal, biasanya data itu dipasang di atas meja yang terletak di samping pintu masuk utama ruang paripurna.

Rapat paripurna DPR membahas RAPBN 2017. Rapat itu sedianya digelar pada pukul 9 pagi, tapi molor hampir 2 jam lantaran jumlah anggota yang masuk ruangan tak kunjungan kuorum. Baru sekitar pukul 10.50, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengetuk palu tanda rapat dibuka. Di samping kiri dan kanannya duduk trio wakil ketua DPR lainnya yaitu Agus Hermanto, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah.

Seperti rapat-rapat sebelumnya, ratusan kursi di dalam ruang siang tampak kosong melompong. Hanya beberapa saja yang diduduki yang empunya. Meski begitu, Taufik mengklaim yang hadir dalam rapat itu sebanyak 333 orang dari 560 anggota. Artinya, jumlah anggota sudah kourom. Rapatnya dilanjutkan dengan mendengarkan pandangan fraksi-fraksi atas RAPBN 2017 yang diajukan pemerintah.


Saat beberapa wartawan mengkonfirmasi jumlah anggota yang hadir ke petugas sekretariat yang berjaga di meja absen, mereka tidak mau memperlihatkan. Padahal, biasanya data absensi secara bebas diakses media.

"Ya, sekitar 300-an,” elak salah satu petugas, tanpa mau membuka data absensi yang dipegangnya.

Mendengar hal ini, anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Muhammad Syafi’i mengaku heran. Padahal, harusnya data tersebut dibuka sebagai bentuk pertanggungjawaban ke publik. MKD juga beberapa kali membuka data para anggota yang suka bolos.

"Itu mengherankan. Biasanya disebutkan,” ucapnya politisi Gerindra itu.

Di era keterbukaan informasi seperti sekarang, kata dia, harusnya data itu tidak disembunyikan. Data itu justru harus dibuka agar publik tahu yang dilakukan para wakil rakyat di Senayan.
"Kehadiran pejabat publik tidak masalah dilihat orang. Seharusnya tetap dibuka,” imbuhnya. [sam]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kades Diminta Tetap Tenang Sikapi Penyesuaian Dana Desa

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:10

Demokrat Bongkar Operasi Fitnah SBY Tentang Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:08

KPK Dalami Dugaan Pemerasan dan Penyalahgunaan Anggaran Mantan Kajari HSU

Rabu, 31 Desember 2025 | 12:01

INDEF: MBG sebuah Revolusi Haluan Ekonomi dari Infrastruktur ke Manusia

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:48

Pesan Tahun Baru Kanselir Friedrich Merz: Jerman Siap Bangkit Hadapi Perang dan Krisis Global

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:40

Prabowo Dijadwalkan Kunjungi Aceh Tamiang 1 Januari 2026

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:38

Emas Antam Mandek di Akhir Tahun, Termurah Rp1,3 Juta

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:26

Harga Minyak Datar saat Tensi Timteng Naik

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:21

Keuangan Solid, Rukun Raharja (RAJA) Putuskan Bagi Dividen Rp105,68 Miliar

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:16

Wacana Pilkada Lewat DPRD Salah Sasaran dan Ancam Hak Rakyat

Rabu, 31 Desember 2025 | 11:02

Selengkapnya