Berita

tb hasanudin/net

Politik

Pemberian Gelar DHC Untuk Megawati Sudah Tepat

KAMIS, 26 MEI 2016 | 06:28 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Pemberian gelar Doktor Honoris Causa bidang Politik dan pemerintahan terhadap Presiden RI kelima, Megawati Soekarnoputri oleh Universitas Padjajaran menjadi bukti nyata bahwa putri pendiri bangsa tersebut sukses membawa Indonesia melewati badai krisis di era kepemimpinannya.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, TB Hasanuddin, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 26/05).

"Unpad adalah lembaga terhormat yang memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Ibu Megawati dan di dalam pertanggungjawaban Rektor dan promotor dan sebagainya itu memang positif, bahwa ibu Mega telah mencurahkan seluruh tenaga, pikirannya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan dan keselamatan bangsa," kata TB Hasanuddin.


Menurut Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini, uraian dari Rektor maupun Promotor penganugerahan sangat jelas dipaparkan alasan-alasan kenapa Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut diberi penganugerahan tersebut. Ia pun berpesan kepada seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Barat bisa mencontoh perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam langkah dan sikap sekaligus perjuangan Megawati dalam berkecimpung di dunia politik.

Seperti diketahui, pemberian gelar ini bukanlah tanpa alasan. Rekam jejak Ketua Umum PDI Perjuangan ini dalam perkembangan demokrasi dan politik Indonesia tidak bisa dianggap sepele. Nama Megawati Soekarnoputri tidak bisa dipisahkan dari peristiwa-peristiwa politiik di tanah air selama ini.

Sebelumnya, Megawati telah tiga kali mendapatkan gelar doktor kehormatan dari luar negeri, yakni Wasseda University, Jepang; Moscow State Institute, Rusia; dan MIT Ocean University, Korea Selatan. [ysa]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya