Berita

Prakoso BS: Stake Holder Harus Dilibatkan Dalam Peningkatan SDM

RABU, 25 MEI 2016 | 19:51 WIB | LAPORAN: DEDE ZAKI MUBAROK

Deputi bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi dan UKM kembali menggelar pelatihan keterampilan bagi sumber daya manusia KUMKM di daerah tertinggal dan perbatasan. Kali ini pelatihan digelar di Manokwari, Papua Barat yang diikuti oleh 270 masyakat dari berbagai latar belakang, seperti petani, nelayan, LSM, dan apartur negara yang berminat untuk berwirausaha di bidang KUMKM.

Pelatihan yang diperuntukkan bagi pengembangan SDM koperasi usaha mikro kecil dan menegah (KUMKM)  ini meliputi, pelatihan manajemen organisasi dan pengelolaan koperasi, peningkatan pemahaman perkoperasian bagi aparatur, pelatihan peningkatan kapasitas pengelola LKM (Lembaga Keuangan Mikro) berbasis kompetensi, pelatihan kewirausahaan melalui GKN (Gerakan Kewirausahaan Nasional) bagi organisasi masyarakat, dan pelatihan kewirausahaan melalaui GKM bagi petani.

Deputi bidang Pengembangan SDM Kementerian Koperasi dan UKM, Prakoso BS saat membuka acara tersebut di Manokwari, Rabu (25/5) mengatakan, pelatihan secara terpadu ini selain lebih efisien dari sisi anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah  juga tepat sasaran. Selain itu, dengan cara ini kegiatan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terkoordinir dengan baik.


"Bahkan saya berkeingian kegiatan pemerintah dan daerah juga dapat melibatkan stake holder lain. Misalnya dalam hal ini kami ingin mengajak perbankan yang diberi tugas menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM ikut terlibat dalam kegiatan semacam ini," kata Prakoso.

Menurut dia, keterlibatan pihak perbankan dan LPDB sangat penting, khususnya dalam hal pembiayaan kepada para calon pelaku usaha KUMKM yang ikut dalam pelatihan semacam ini. Selain itu, bank juga sangat diuntungkan karena mereka tidak perlu repot-repot mencari nasabah yang baik, karena calon wirausaha ini sudah dididik dengan baik, yang dididik dengan baik.

Sebab, lanjutnya calon wirausaha yang ikut pelatihan ini sudah melalui proses yang baik. Mulai dari seleksi, pelatihan, calon wirausaha, kemudian diseleksi lagi, hingga pendapingan dan lainnya.

"Nah khusus untuk LPDB, kami berharap bisa membuat terobosan skema pembiayaan kepada calon pelaku usaha ini yang lebih baik. Skema itu harus lebih mudah diakses oleh mereka, jangan lagi seperti perbankan," tambahnya.

Terkait dengan kegiatan pelatihan, Prakoso berharap setelah selesai melakukan pelatihan, para peserta juga akan dimagangkan sekaligus mendapatkan pendampingan agar mereka nantinya betul-betul menjadi seorang wirausahawan yang tangguh. Dan setelah mereka berhasil menjadi wirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru.

"Kami otmistis, dilihat dari wajah-wajah peserta yang nampak serius mengikuti pelatihan, mayoritas dari mereka akan berhasil menjadi wirausaha. Kami targetkanlebih dari 70 persen dari peserta pelatihan ini akan berhasil menjadi wirausaha," ungkapnya,

Dalam kesempatan itu, Prakoso yang meminta agar para peserta pelatihan untuk membuat koperasi. Sebab, dengan berkoerasi mereka akan lebih mudah mendapat pembiayaan dan tentunya akan lebih maju usahanya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Papua Barat, Stepanus Selang berpendapat bahwa pelatihan semacam itu sangat membantu masyarakat di daerahnya, sekaligus meningkatkan kualitas SDM mereka.

Karena itu, dia meminta pelatihan semacam ini terus dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya. Kami juga minta pemerintah pusat lebih memperhatikan peningkatan kualitas SDM untuk masyarakat Indonesia bagian timur, seperti di Papua Barat ini,” tuturnya.

Menurut dia, banyak potensi yang dapat dikembangkan di Papua Barat ini. Potensi itu diantaranya, pertanian, perikanan dan kerajinan. Karena itu, dengan pelatihan ini diharapkan masyarakat Papua Barat dapat menggali lebih dalam lagi tentang potensi-potensi tersebut. Dengan demikian, perekonomian daerah bisa terangkat, dan kesejehateraan masyarakat makin meningkat,” pungkasnya. [zul]

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya