Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut dugaan barter pembangunan fasilitas umum dengan penurunan kontribusi tambahan proyek reklamasi 17 pulau Teluk Utara Jakarta. Ketua KPK Agus Rahardjo sempat mengatakan bahwa pejabat publik tidak boleh bertindak tanpa acuan hukum yang jelas, termasuk soal hak diskresi proyek reklamasi.
Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membantah bila hak diskresi itu tidak memiliki dasar hukum. Dia menyebut hak diskresi telah dimuat dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
"UU 30/2014 justru menguatkan bahwa pejabat itu boleh diskresi," kata Ahok di Karang Anyar Utara, Jakarta, Selasa (24/5).
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengaku bersedia jika KPK ingin meminta keterangannya soal penggunaan hak diskresi dalam proyek tersebut. Alasan yang dilontarkan Ahok adalah keterbatasan anggaran untuk membangun sejumlah proyek infrastruktur di Jakarta.
Dengan kata lain, Ahok menurunkan kontibusi tambahan kepada pengembang agar mereka mengeluarkan dana untuk membangun proyek-proyek itu. Rencananya angka kontribusi tambahan itu akan dimasukkan dalam Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.
Tapi rencaba itu batal, karena KPK menangkap Anggota DPRD Jakarta M. Sanusi karena dugaan suap dengan pengembang pulau reklamasi. Tujuan pemberian suap itu adalah agar DPRD bisa menurunkan besaran kontribusi tambahan dari 15 persen menjadi 5 persen.
"Saya kira nanti tinggal panggil aja, soal diskresi enggak diskresi kok yang penting ini kan untuk kepentingan umum nggak, ini manfaat buat rakyat tidak? Ada keuntungan pribadi saya nggak? Aaya laksanakan ini sebagai pejabat dinas bukan? Apa yang dilanggar?" tegasnya.
[rus]
