Opsi memperpanjang masa jabatan Jenderal Badrodin Haiti, yang akan memasuki masa pensiun Juli mendatang, bukan solusi yang pas.
Demikian pula dengan wacana mengusulkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri yang menggantikan Badrodin bukan alternatif yang tepat.
"Sebab kedua opsi tersebut akan mudah dipolitisasi dan kontraproduktif baik bagi Polri maupun Pemerintahan Jokowi dalam jangka panjang," ungkap pengamat senior AS Hikam (Selasa, 24/5). [Baca: Wacana BH Atau BG Jadi Kapolri Bukti Pertimbangan Politik Lebih Dominan]
Karena itu, menurutnya, yang paling pas rasional dan pas bagi Presiden Jokowi adalah adlh memberi keleluasaan dan kebebasan sepenuhnya kepada Polri untuk memilih dan mengusulkan calon-calon Kapolri kepada Kompolnas yang akan merekomendasikan kepada Presiden untuk selanjutnya diajukan ke DPR.
"Saya yakin bahwa Polri akan sangat berhati-hati untuk tidak mengulangi pengalaman sebelumnya ketika mengusulkan BG. Jika tidak ada intervensi politik, Polri akan termotivasi untuk mencari Cakapolri yang tingkat akseptabilitasnya paling tinggi di antara para jenderal yang dimiliki," tandasnya.
Meski begitu, dia mengakui, pada akhirnya keputusan paling akhir ada di tangan Presiden Jokowi. [Baca:
Soal Penentuan Kapolri Baru, Jokowi Jangan Mau Diintervensi]
"Namun tak ada salahnya jika beliau juga mempertimbangkan suara publik seperti ini," demikian AS Hikam.
[zul]
