Berita

basuki purnama/net

Nusantara

Setidaknya, Ahok Kembalikan 3 In 1 Agar Terlihat Serius Benahi Jakarta

SENIN, 23 MEI 2016 | 11:26 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dituntut untuk mengembalikan sistem 3 in 1 pada jalan-jalan raya tertentu di ibukota.

Alasannya, penghapusan sistem itu telah meningkatkan kemacetan lalu lintas terutama di pagi dan sore hari.

"Hasil riset menyebutkan penghapusan 3 in 1 akan menambah macet," kata anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, William Yani, kepada wartawan, Senin (23/5).


Yani meminta Ahok tidak takut memberlakukan kembali 3 in 1 sambil memperbaiki kualitas serta kuantitas angkutan umum dan electronic road pricing (ERP).

Yani berharap, di sisa kepemimpinannya, Ahok bisa menujukkan bahwa dirinya serius membawa Jakarta menjadi lebih baik.

Dengan begitu, andai Ahok tidak terpilih lagi lewat Pemilihan Gubernur tahun depan, penerusnya akan lebih mudah untuk melanjutkan kinerja yang telah ada.

"Sebagai regulator, pemimpin berhak mengeluarkan kebijakan. Tapi kalau hasilnya menambah masalah, tidak ada salahnya mencabut kembali kebijakannya," kata Yani, dikutip dari RMOL Jakarta.

Sistem 3 in 1 dalam pengaturan lalu lintas di Jakarta resmi dihapus pada pekan lalu berdasarkan perintah Gubernur Ahok.

Kini, Pemprov DKI Jakarta dikabarkan sedang menimbang baik buruk sistem lain dalam mengatasi kemacetan yang akut di Jakarta. Salah satu alternatifnya adalah penerapan sistem pelat nomor kendaraan ganjil-genap untuk sejumlah jalan protokol. [ald]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya