Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) mengemuka seiring dicabutnya pembekuan oleh pemerintah dan induk organisasi sepakbola dunia FIFA. Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSSIHinca Panjaitan tak menutup kemungkinan itu.
Namun sekarang ini, kata Hinca, KLB harus sesuai dengan Statuta PSSI dan Statuta FIFA. Apalagi, ketika tuntutan KLB pertama kali diajukan, PSSI masih berada dalam sanksi FIFA "Sekarang sanksi sudah diÂcabut, jadi suasananya berbeda. Namun demikian, kita hormati sesuai dengan ritual regulasi yang diatur dalam Statuta PSSI," ujar Hinca kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Simak wawancaranya berikut ini.
FIFA telah mencabut sanksi, langkah PSSI selanjutnya apa?
Kami akan menjalankan roda organisasi PSSI sesuai denÂgan amanah kongres PSSI di Surabaya, April 2015 lalu.
Detailnya bagaimana?
Praktis, selama ini program kerja kami belum bisa dijalankan karena tidak mendapatkan izin dari pemerintah. Program kerja kami sesuai arahan FIFA dalam suratnya tanggal 13 Mei 2016 merujuk ruang lingkup (TOR) yang dikerjakan Komite Ad Hoc Reformasi PSSI yakni lima bidang.
Apa saja?Pertama, berkaitan dengan pemain, standar kontrak, NDRC dan asuransi.
Kedua, good governance seperti review Statuta PSSI.
Ketiga, liga profesional. Keempat, tim nasional, dan teraÂkhir pembangunan infrastruktur.
Sanksi sudah dicabut, lanÂtas keberadaan Tim Ad Hoc bagaimana?
Keberadaannya terus berlanÂjut. Karena itu pesan FIFA, samÂpai Desember 2016 penuh bekÂerja, dan bila diperlukan, FIFA dapat memperpanjangnya.
Sampai kapan Anda menÂjadi Plt Ketum?
Sesuai Statuta PSSI Pasal 40 sesuai ayat 6, saya menjalankan fungsi ini sampai dengan konÂgres yang akan datang.
Kapan kongres berikutnya?
Tanggal 1 Juni 2016. Dalam kongres itu nantinya bergantung kepada peserta Kongres apakah diteruskan atau tidak. Dan juga bergantung kembalinya ketua umum.
Maksudnya?Begitu beliau kembali selesai tugas saya.
Soal desakan KLB?
Kita hargai dan kita ikuti prosedur yang sudah ditetapkan dalam Statuta PSSI. Baik meÂkanisme prosedural, dan subÂstansinya menjadi concern kita. Sekaligus untuk berdialog dan berdiskusi bagaimana sepakbola ke depan kita kelola dengan lebÂih baik. KLB diminta sebelum sanksi dicabut. Sekarang sanksi sudah dicabut, jadi suasananya tentu berbeda. Namun demikiÂan, kita hormati sesuai dengan ritual regulasi yang diatur dalam Statuta PSSI.
Kalau dari FIFA, apakah menyarankan KLB?
FIFA sama sekali tidak menÂgurusi dan tidak bicara soal KLB. Semuanya sudah ada dalam aturannya di dalam meÂkanisme internal Statuta PSSI. Pencabutan sanksi itulah jalan keluar terbaiknya.
Kalau jadi diadakan, kapan kira-kira KLB dilaksanaÂkan?
Kongres tahunan sudah diranÂcang jauh sebelumnya. Itu sebagai kewajiban konstituÂsional tahunan PSSI yang akan dilakukan tanggal 1 Juni 2016 di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kalau tidak ada KLB, kepenÂgurusan PSSI bagaimana?KLB harus diletakkan pada posisi dan aturan serta mekanÂisme yang pas dengan statuta, sebagai bagian dari konstitusi seÂmua anggota menjalankan roda organisasinya.
Saat ini kepengurusan PSSI yang didaftarkan dan diakui FIFA dan AFC adalah hasil konÂgres Surabaya, April 2015 dan akan berakhir tahun 2019.
Apakah akan bertemu peÂmerintah?Untuk menjalankan tata kelÂola sepakbola Indonesia, PSSI tidak bisa sendirian. Maka berkomunikasi dengan peÂmerintah adalah keniscayaan. Termasuk bicara dengan angÂgota dan stakeholder sepakbola Indonesia untuk bersama-sama membangun dan mengembangÂkan sepakbola.
Nanti kalau ada intervensi lagi bagaimana?Saya berharap, pengalaman selama satu tahun yang sanÂgat tidak menguntungkan, bisa menjadi pelajaran semua pihak. Semoga tidak terulang lagi.
Kapan rencana diskusi denÂgan pemerintah?
Setiap saat dan setiap ada kesempatan. Kami menulis surat kepada Menpora, Mensesneg, dan Presiden Jokowi untuk dapat bertemu dan melaporkan hasil Kongres FIFA ke 66 yang menÂcabut sanksi FIFA atas sepakbola Indonesia. ***
