Rencana akan diberlakukannya kebijakan pemotongan dan penghematan anggaran bagi kementerian/lembaga dianggap mengancam keberhasilan program penciptaan wirausaha baru.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Koperasi dan UKM Prakoso BS mengatakan pemotongan anggaran akan berdampak langsung pada program penciptaan wirausaha baru.
"Program wirausaha pemula yang bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru hampir pasti terdampak kebijakan pemotongan anggaran," katanya di Jakarta, (Rabu, 18/5).
Oleh karena itu, menurut dia, sulit bagi pihaknya untuk mencapai target dua persen wirausaha yang ditetapkan sejak tahun lalu. Padahal sebagai prasyarat untuk menjadi negara maju sebagaimana teori sosiolog ternama David McClelland suatu negara harus memiliki jumlah pengusaha lebih dari dua persen.
Sedangkan jumlah wirausaha di Tanah Air baru mencapai 1,63 persen dari total populasi penduduk. "Kami tidak ada pilihan selain menurunkan target wirausaha pemula," katanya.
Prakoso menambahkan program wirausaha pemula yang berupa pelatihan dan pendampingan kepada start up tersebut sulit terlaksana tanpa dukungan anggaran yang memadai.
Selain itu, anggaran untuk pendampingan, pendidikan, dan pelatihan bagi wirausaha pemula juga terancam terpotong signifikan lantaran upaya penghematan anggaran.
Hal itu ke depan dikhawatirkan justru bertolak belakang dengan upaya memperkuat daya saing UKM Indonesia di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Sampai saat ini serapan anggaran di kementerian/lembaga berkisar 25 persen namun upaya pemotongan anggaran mutlak dilakukan. Di sisi lain upaya untuk menaikkan kelas atau skala para pelaku usaha mikro ke usaha kecil menjadi semakin sulit untuk dilakukan karena terbatasnya program pendampingan dan pelatihan yang diberikan.
"Namun apapun tantangannya, kami akan berusaha keras mencapai target itu dengan upaya terbaik yang bisa kami lakukan," tandasnya.
[zul]
