Berita

foto:net

Bisnis

Direksi Pelindo II Jangan Mau Disetir Kanan-Kiri...

Pesan DPR Buat Pejabat Baru BUMN Pelabuhan
RABU, 18 MEI 2016 | 09:08 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kementerian BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kembali melakukan perombakan manajemen PT Pelabuhan Indonesia II/IPC (Persero). Setelah mengangkat Elvyn G Masassya sebagai pengganti Richard Joost Lino di kursi Direktur Utama, lima direksi baru kembali diangkat untuk menggantikan tiga direksi sebelumnya.

Pelantikan kelima direksi baru ini merujuk kepada Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-101/MBU/05/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian dan Pengang­katan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia.

Direktur Utama Pelindo II Elvyn G Masassya mengklaim, empat dari lima direksi baru IPC yang berasal dari eksternal perusahaan dikenal profesional dan memiliki kecakapan serta pengalaman yang baik di bi­dangnya.


Untuk itu, formasi baru pemimpin IPC diharapkan da­pat melakukan pembenahan dan pembaharuan di seluruh cabang pelabuhan dan anak perusahaan milik IPC serta mampu mem­bawa penyegaran bagi seluruh lini manajemen IPC.

"Jajaran Direksi baru harus dapat menyebarkan energi positif hingga IPC kemudian dikelola dengan semangat yang terba­rukan, harapan untuk perbaikan dan kebaikan serta keberanian untuk menghidupkan kembali mimpi-mimpi besar korporasi dalam memajukan dunia ke­pelabuhanan di Indonesia," jelas Elvyn dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, saat ini IPC membutuhkan pemimpin yang memiliki loyalitas pada kepent­ingan perusahaan, kesepahaman pemikiran tentang arah perusa­haan, dan kecakapan memadai yang disertai dengan sikap pedu­li agar IPC sebagai organisasi, mampu menghadirkan kinerja yang baik dan memperbaiki tata kelola pelabuhan.

Adapun susunan Direksi baru IPC per tanggal 16 Mei 2016, yakni Direktur Utama Elvyn G Masassya, didampingi enam direktur: Saptono R Irianto, Dani Rusli Utama, Disril Revo­lin Putra, Iman Rachman, Riri Syeried Jetta, dan Prasetyadi.

Mereka menggantikan direksi sebelumnya, yakni Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Dede R Martin yang sekaligus merangkap Direktur Pembinaan Anak Perusahaan, Direktur Op­erasi Dana Amin, Pelaksana Tugas Direktur Teknik Saptono R Irianto, Direktur Keuangan Orias P Moedak, Direktur Komersial & Pengembangan Usaha Saptono R Irianto.

Harus Kompeten


Anggota Komisi VI DPR bi­dang BUMN Refrizal menilai, bongkar pasang direksi BUMN menjadi kewenangan Kemente­rian BUMN sebagai pemegang saham mayoritas perusahaan BUM. Meski begitu, katanya, Menteri BUMN Rini Soemarno harus menunjuk atau mereko­mendasikan orang-orang yang memiliki background sesuai dengan bisnis BUMN tempat mereka bekerja nantinya.

"Rotasi memang kewenangan Kementerian BUMN, asalkan proses pemilihannya transparan dan orang-orang yang dipi­lih kompeten. Komsi VI DPR sebagai mitra BUMN dan pe­merintah tentu akan mengawasi kinerja mereka. Biarkan direksi ini bekerja dulu, nanti akan ada evaluasi," tegas Refrizal.

Meski tidak dari latar bela­kang yang sesuai, kata Refrizal, Direksi BUMN harus diisi orang yang punya prinsip sehingga tidak bisa disetir kanan-kiri.

"Karakternya harus kuat dan memiliki visi-misi yang jauh ke depan untuk memajukan perusa­haan. Apa pun background-nya," tegas Refrizal.

Pengamat BUMN dari Aso­siasi Ekonomi Politik Indone­sia (AEPI) Salamuddin Daeng mengatakan, perubahan susunan direksi memang diperlukan dengan tujuan menjadikan pe­rusahaan tersebut menjadi lebih baik. Pasalnya, perusahaan mi­lik negara seperti Pelindo II memiliki aset yang begitu besar sehingga diperlukan orang-orang yang kompeten dalam mengelola perusahaan.

"Karena mengelola aset dalam jumlah besar itulah, pemilihan direksinya harus sangat berhati-hati. Dilihat background-nya bagaimana," kata Salamuddin kepada Rakyat Merdeka.

Ia berharap, perombakan direksi, khususnya di Pelindo II, dapat memberikan angin segar pasca terjadinya berbagai kasus yang menimpa perusahaan tersebut. Apalagi, hal ini masuk dalam ranah wewenang Kemen­terian BUMN sebagai pemegang saham terbesar.

"Kalau milihnya benar, pasti perusahaannya berjalan baik. Tapi kalau nggak, ya masalah yang ada tetap nggak terselesai­kan. Yang penting benahi secara internal agar memiliki SDM (sumber daya manusia) yang kompeten," katanya. ***

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya