Kepala daerah seluruh Provinsi Banten Jawa Barat menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengikuti workshop atau pelatihan mengenai integritas dan anti korupsi.
Workshop yang digelar selama dua hari hingga Rabu besok (18/5) diharapkan dapat memberi insparisi mengenai integritas pemimpin di daerah.
Wakil Ketua KPK Laode Syarif menjelaskan, dengan adanya workshop, integritas dan pencegahan terhadap praktik kolusi, korupsi dan nepotisme bisa diterapkan oleh seluruh kepala daerah di Banten. Tak hanya itu, dia menilai workshop bisa menjadi inspirasi bagi pemimpin daerah untuk membangun daerahnya dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
"Kita tahu keteladanan para pemimpin mampu menjadi salah satu faktor kunci perubahan yang lebih baik," ujar Syarif di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta (Selasa, 17/5).
Dia menambahkan, kegiatan tersebut merupakan salah satu bagian dari rangkaian Koordinasi Supervisi Penindakan dan Pencegahan Terintegrasi. Provinsi Banten merupakan salah satu dari enam provinsi yang patut untuk didampingi KPK dalam upaya pemberantasan korupsi melalui upaya pencegahan.
Melalui kegiatan ini, papar Syarif, komitmen kepala daerah dalam memberantas korupsi di Provinsi Banter bisa berjalan seiring dengan upaya KPK memberantas korupsi di Indonesia. Dia kembali berharap agar kepala daerah bisa menjalankan roda pemerintahannya dengan amanah dan integritas tinggi dengan target perbaikan di Banten.
"Intinya adalah pak gubernur punya komitmen dengan seluruh pemerintah walikota dan bupati termasuk DPRD untuk menciptakan Banten yang lebih akuntabel, transparan dan baik bagi masyarakat. Pak gubernur jika komit untuk memperbaiki hal pokok yang sudah dibahas bersama dengan KPK," jelasnya.
Di kesempatan yang sama Gubernur Banten Rano Karno mengakui masih ada sejumlah permasalahan di daerahnya. Seperti penganggaran, sistem, sumber daya manusia, rekrutmen SDM, dan perizinan yang menjadi pintu masuk adanya tindakan korupsi. Untuk itu pihaknya menggandeng KPK agar pemimpin daerah di Banten mendapat pendidikan anti korupsi.
"Itu jadi fokus utama kami untuk perbaikan, dan salah satu pengadaan barang dan jasa harus melalui mekanisme sangat ketat. Workshop dua hari ini selanjutnya diharapkan bisa menjadi bagian KPK untuk menjadi trainer kepada SKPD, DPRD yang lain," jelas Rano.
Workshop itegritas KPK sendiri diikuti pasangan kepala daerah dari Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang. Selain itu, para peserta juga terdiri dari para pimpinan legislatif di Provinsi Banten, yakni ketua DPRD Banten beserta delapan ketua DPRD kota dan kabupaten.
[wah]
