Sejak sebelum Partai Golkar membuka Munaslub 2016 di Bali akhir pekan lalu, pemerintah sudah jelas menunjukkan pemihakannya kepada calon ketua umum, Setya Novanto.
Soal mengapa pemerintah lebih menyukai Novanto dapat dijawab dengan sedikitnya tiga alasan.
Demikian diungkap oleh Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahuddin, lewat keterangan pers tertulis.
Pertama, Novanto dipandang sebagai figur yang paling fleksibel dan akomodatif dalam soal politik dibandingkan dengan Ade Komarudin.
Kelenturan dan kesediaan mengakomodasi kepentingan politik adalah dua hal penting yang dibutuhkan oleh pemerintah dari pimpinan partai politik yang menjadi mitranya di DPR. Apalagi Golkar ini kan pemilik kursi terbesar kedua di DPR.
Kedua, hubungan personal antara Novanto dengan Luhut Panjaitan yang punya posisi penting dan strategis di eksekutif, cenderung lebih dekat dan kuat dibandingkan dengan hubungan kandidat ketua umum Golkar yang lain.
Di dalam politik, lanjut Said, kedekatan personal merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan. Semakin dekat hubungan personal seseorang dengan yang lain, maka semakin mudah bagi keduanya membuat konsensus. Dalam konteks itulah pemerintah melalui Menko Polhukam berharap bisa bekerjasama secara lebih baik lagi dengan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Novanto.
Ia melanjutkan alasan ketiga. Boleh jadi pula pemerintah memberikan dukungan kepada Novanto karena ada strategi tertentu yang sedang dirancang pemerintah.
Menurutnya, di dalam praksis politik, dikenal apa yang disebut dengan "politik injak kaki" atau "politik sandera", yaitu suatu praktik politik yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang dianggap memiliki suatu "catatan politik". Catatan dimaksud bisa dipakai untuk menekan agar pihak lain itu mau mengikuti kehendak politik si penekan.
Mungkin saja, pemerintah memandang berbagai kasus yang pernah menimpa Novanto saat menjabat sebagai Ketua DPR sebagai "catatan politik" dimaksud.
[ald]
