Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendalami proses izin yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk pembuatan 17 pulau di Teluk Jakarta.
Dalam pendalaman proses izin tersebut, penyidik menjadwalkan kembali pemeriksaan terhadap Chairman PT Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.
Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, penyidik memanggil Aguan untuk dimintai keterangan terkait kasus suap pembahasan Raperda reklamasi dan Raperda kawasan strategis di pantai utara Jakarta.
"Besok, Aguan mau diperiksa," ujarnya di Gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Senin (16/5).
Yuyuk menambahkan, pemeriksaan Aguan masih seputar proses izin yang diberikan Pemprov DKI kepada PT Kapuk Naga Indah selaku anak usaha Agung Sedayu Group yang mendapat hak reklamasi lima pulau, yakni Pulau A sampai E. Termasuk soal penyegelan Pulau C dan D yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Rabu (11/5) lalu. Kedua pulau tersebut disegel lantaran banyak melakukan pelanggaran fisik dan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
"Semua proses terkait hal tersebut, termasuk Amdal apa belum, apa izin sedang didalami terus penyidik. Termasuk besok Aguan juga mau diperiksa," jelasnya.
PT Agung Sedayu Group merupakan salah satu pengembang yang terlibat dalam proyek pembangunan 17 pulau di Teluk Jakarta melalui anak perusahaannya PT Kapuk Naga Indah.
Total luas pulau buatan yang akan mereka bangun yakni 1.331 hektare. Luas tersebut merupakan total dari lima pulau yaitu Pulau A seluas 79 hektare, Pulau B seluas 380 hektare, Pulau C 276 hektare, Pulau D 312 hektare, dan Pulau E seluas 284 hektare.
Ada dua pulau, yakni Pulau C dan Pulau D yang sudah dalam tahap pembangunan atau konstruksi reklamasi dengan konsultan asal Belanda. PT Kapuk Naga Indah sudah mengantongi izin pelaksanaan dari Gubernur DKI Fauzi Bowo di akhir masa jabatannya pada medio September 2012 lalu.
[wah]
