Sejumlah aktivis koalisi Break Free yang terdiri dari Greenpeace, Walhi dan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), menggelar aksi damai dengan menaiki crane pelabuhan batubara, hari ini (Senin, 15/5).
Mereka menuntut penghentian aktivitas bongkar muat batubara di Pembangkit Listrik Batubara (PLTU) Cirebon. Pasalnya, rencana ekspansi PLTUI Cirebon dinilai berdampak negatif terhadap lingkungan hidup dan sosial, khususnya kesehatan masyarakat.
Para aktivis dalam aksinya membentangkan spanduk besar bertuliskan 'Quit Coal' yang berarti, pemerintah Indonesia harus segera mengambil tindakan beralih dari batubara sebagai sumber energi demi kesehatan lingkungan dan keselamatan warga negara.
Disebutkan, polusi dari pembangkit listrik batubara telah menyebabkan 6.500 kematian dini per tahun, karena berbagai penyakit pernapasan.
PLTU Cirebon adalah salah satu dari sekian banyak PLTU yang akan memiliki rencana penambahan unit atau kapasitas di bawah proyek 35 ribu megawatt. Namun rencana ekspansi ini mendapat perlawanan yang kuat dari masyarakat setempat.
Unit pertama telah beroperasi sejak Juli 2012, dan kerap bermasalah, termasuk di antaranya meledak pada bulan September tahun 2014.
PLTU Cirebon sendiri didanai oleh investasi Jepang JBIC (Japanese Bank for International Cooperation).
Sekadaar info, pemerintah Indonesia saat ini sedang mengembangkan proyek listrik 35 ribu MW. Organisasi lingkungan menyoroti tajam proyek tersebut karena lebih dari 60 persen sumber energi yang akan digunakan berasal dari batubara, sementara sumber energi terbarukan hanya mendapat porsi sebesar 20 persen.
Koordinator Jatam, Hendrik Siregar mengatakan, pembakaran batubara PLTU Cirebon akan berkontribusi cepat terhadap kondisi iklim, khususnya di pulau Jawa yang listriknya banyak dipasok oleh PLTU.
PLTU Cirebon menurutnya, salah satu potret buruk yang mengabaikan suara, hak dan keselamatan rakyat.
Khalisah Khalid selaku jurubicara Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia/Walhi menyampaikan bahwa aksi ini sebagai bentuk keseriusan menuntut tanggung jawab negara untuk segera berhenti memproduksi pembangunan yang berisiko tinggi baik bagi lingkungan hidup, keselamatan dan ruang hidup rakyat.
"Presiden Jokowi memiliki pilihan tetap dengan pendekatan business as usual untuk menghasilkan listrik dan melihat kehidupan dan kesehatan ribuan orang Indonesia, atau memimpin transisi dan ekspansi yang cepat untuk energi yang aman, bersih, dan terbarukan," paparnya.
[wid]
