Berita

ilustrasi/net

Bisnis

Mengapa Proyek Pembangkit Listrik Terus Melempem?

SABTU, 14 MEI 2016 | 12:52 WIB | LAPORAN:

Paket kebijakan pemerintah yang diharapkan menarik investor tidak akan maksimal jika pasokan listrik untuk industri tidak tercukupi.

Permasalahan listrik merupakan salah satu tolak ukur investor untuk membangun industri di Indonesia

Wakil Kepala Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional/UP3KN, Agung Wicaksono, mejelaskan bahwa sejak terjadi krisis moneter tahun 1997 hingga tahun 2007, belum ada realisasi rencana proyek pembangunan pembangkit listrik oleh pemerintah.


Terakhir, lanjut Agung, proyek pembanguan pembangkit listrik dilakukan pada tahun 2006 dari program tahap I yang dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Jusuf Kalla (SBY-JK). Itu pun tak rampung secara keseluruhan

"Di era SBY-JK, menargetkan pembangkit listrik 10 ribu megawatt tahap I dan 10 ribu megawatt tahap II. Sekarang tahap I sudah selesai sekitar 9 ribu megawatt. Jadi selama 10 tahun kita tidak  ada lagi pembangunan pembangkit listrik," ujarnya dalam diskusi dengan topik "Mengapa 35 Ribu Megawatt Lambat?" di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (14/5).

Agung menjelaskan sisa program pembangkit listrik tahap I dan II di era SBY-JK dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo dan wakilnya Jusuf Kalla yang menargetkan pembangkit listrik 35 ribu megawatt.

"Kalau orang tanya kita sudah sampai mana, 10 ribu tahap I hampir selesai. Saat ini ada sekitar total tahap I dan tahap II sisanya 7 ribu. Jadi yang sedang dibangun adalah program 35 ribu plus 7 ribu megawatt," imbuhnya.

Meski sudah masuk dalam perencanaan, realita cara kerja pemerintah sekarang bersama PLN hampir sama dengan pemerintahan sebelumnya, tidak bisa membuat rencana proyek pembangikit listrik teralisasi cepat.

Tidak hanya proses yang lambat. Menurut Agung, pemerintah harus bersikap tegas untuk membuat rencana program 35 ribu megawatt benar-benar berjalan. Kerjasama antar kementerian ESDM, BUMN dan Keuangan juga harus dievaluasi.

"Cara kerja ini, harus dilihat secara keseluruhan. Bukan hanya sebatas bisnis semata, tapi permasalahan infrastruktur itu yang menjadi akar permasalahan sekarang," ujarnya. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya