Berita

Hendropriyono/net

Politik

Hendropriyono Heran Dituduh Tutup Informasi Jokowi Adalah PKI

SABTU, 14 MEI 2016 | 11:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), A.M Hendropriyono, meminta publik tidak terpancing dengan penyebaran kebencian dan fitnah yang langsung mengarah kepada dirinya dan Presiden Joko Widodo.

Imbauan itu disebarkannya lewat aplikasi WhatsApp, yang juga diterima redaksi.

Secara terbuka, Hendropriyono yang merupakan tokoh di balik pemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 lalu, membantah tuduhan yang menudingnya menyembunyikan informasi Jokowi sebetulnya kader Partai Komunis Indonesia atau PKI.


"Saya tidak pernah tahu bahwa Presiden RI kita adalah PKI, karena setahu saya ketika PKI kita bubarkan dia (Jokowi) masih bayi. Saya juga tidak tahu bahwa setelah saya pensiun begini lama, muncul PKI Gaya Baru lagi," tegasnya, dikutip dari isi pesan yang disebarnya.

"Aneh, jika saya sekarang dituduh menyembunyikan info bahwa Jokowi adalah PKI. Sebagai rakyat biasa bukan pejabat yang dalam kapasitas khusus, bagaimana cara saya menyembunyikan suatu info?" imbuh jenderal purnawirawan itu.

Dia meminta rakyat Indonesia waspada karena fitnah itu dapat meresahkan masyarakat generasi penerus yang awam terhadap sejarah kebangsaan. Dia juga memohon agar publik tidak membantu kejahatan tersebut dengan ikut menyebarkan pesan sesat lewat media sosial atau perangkat teknologi lainnya.

"Di-delete saja hoax yang merupakan senjata psikologis kaum anti Pancasila dan anti NKRI tercinta dalam perang proxy di zaman cyber ini," ujarnya.

Lewat pesan WhatsApp itu pula Hendropriyono sebelumnya menguraikan bagaimana perjuangannya melawan PKI gaya baru pada 1966-1974 lewat pertempuran fisik di hutan Kalimantan Barat sampai Utara.

"Saya pernah luka berat di medan tempur melawan pasukan mereka, yang melancarkan perang gerilya bersenjata. Bukan cuma gembar-gembor saja. Musuh yang kita hadapi pada 1966-1974 adalah Pasukan Bara (Barisan Rakyat) PKI Gaya Baru yang berfusi dengan PGRS (Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak)," tulisnya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Gandeng Boulevard Coffee, Bank Syariah Nasional Perkuat Ekosistem Transaksi Masyarakat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 17:23

15 Tahun Mengaspal, 70 Mitra Driver Dapat Hadiah Umrah dari Gojek

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 16:11

AADI Laporkan Pengalihan Saham Hasil Buyback Lewat Bursa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:12

Kebakaran di Belakang RS PIK, Asap Tebal Membubung

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:11

Peradi Profesional Jakarta Dilantik, Harris Arthur: Integritas Adalah Marwah Advokat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 15:02

Purbaya Girang, Danantara Setor Dividen Rp120 Triliun ke Kas Negara

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:56

Chevron Siap Perluas Proyek Minyak di Venezuela

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:39

Kuota Internet Tak Boleh Hangus, Operator Wajib Beri Pilihan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:26

Amandemen UUD 1945 Didahului Pemufakatan Jahat

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 14:12

Aktivis Senior Ingatkan Sudah Saatnya Kembali ke UUD 1945 Asli

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 13:39

Selengkapnya