Berita

net

Hukum

Pemimpin Golkar Harus Bebas Kasus Korupsi

SABTU, 14 MEI 2016 | 06:00 WIB | LAPORAN:

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan kader Partai Golkar agar memilih calon ketua umum yang memiliki rekam jejak yang bersih, terutama dari kasus korupsi.

"Tentu ini menjadi prasyarat paling dasar, karena dari dokumentasi kami dan KPK Golkar merupakan salah satu partai yang banyak kadernya terjerat kasus korupsi. Sehingga, prasyarat caketum Golkar harus clean and clear dari persoalan hukum dan harus menjadi hal mendasar untuk pembenahan internal partai. Kader terkait dengan persoalan hukum bisa dilakukan lebih maksimal bukan hanya slogan saja," jelas peneliti Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz kepada redaksi, Sabtu (14/5).

Dia melanjutkan, selain clean and clear, caketum Golkar juga harus memiliki visi membangun partai yang modern. Yakni partai yang punya konsep membangun sistem pendanaan transparan, akuntabel dengan sumber yang jelas dan tidak mewakili kelompok oligarki.


"Salah satu permasalahan partai di Indonesia adalah oligarki partainya. Dengan membangun partai yang modern, hal ini bisa dilakukan untuk membangun partai dengan memperbaiki pola dalam kaderisasi," terang Donal.

Menyoal perlunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau langsung pemilihan ketua umum Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa yang segera digelar, Donal mengaku setuju. Menurutnya, episentrum korupsi politik sebenarnya terjadi dari ajang seperti itu. Tidak hanya pemantauan pada saat pemilihan saja, tetapi justru hal menyimpang terjadi di proses-proses awal.

Selain itu, yang juga menjadi tugas KPK mencari tahu apakah ada calon ketum yang memberikan uang kepada pemilih yang juga adalah pejabat publik dan penyelenggara negara. Mereka bisa dijerat pasal-pasal tindak pidana korupsi.

"Keberadaan KPK di dalam Munaslub tidak melanggar aturan. Justru jika Golkar membuka diri KPK masuk dalam proses-proses pengawalan, ini akan terlihat. Bagi orang yang ingin membangun partai bersih, ini sesuatu yang positif. Tetapi, bagi yang ingin menjadikan politik transaksional dengan jual beli suara ini adalah sesuatu yang mengganggu," tandas Donal. [wah] 

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya