Berita

hary tanoe/net

Bisnis

Hary Tanoe: Kebijakan Ekonomi Jokowi-JK Tidak Untungkan Rakyat Kecil

SABTU, 14 MEI 2016 | 01:15 WIB | LAPORAN:

Kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah harus tepat sasaran. Sebab, kemampuan masyarakat dalam menyerap kebijakan ekonomi berbeda. Kelas menengah ke atas memiliki porsi dan kemampuan menyerap sendiri, kelas menengah ke bawah juga demikian.

"Intinya ekonomi kerakyatan itu kita bukan menerapkan satu kebijakan untuk semua sama. Jadi harus bisa bedakan mana untuk yang mapan, belum mapan, miskin, kecil, kita harus bisa bedakan," ujar Ketua Umum DPP Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) saat membuka Rapat Konsolidasi Partai Perindo DKI Jakarta, di MNC Tower, Kebon Sirih (Jumat, 13/5).

Menurutnya, kebijakan ekonomi pemerintah yang dikomandoi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) belum tepat sasaran. Kebijakan itu belum melihat kemampuan masyarakat. Imbasnya, tingkat kesenjangan antara masyarakat menengah keatas dan kebawah makin melebar.
 

 
"Makin lama, makin terbuka. Semakin tidak menguntungkan masyarakat kecil," kata HT.
 
Dia tegaskan, dengan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat kecil, maka akan semakin membuka peluang lahirnya masyarakat menengah ke atas baru yang kontribusinya juga akan dirasakan negara.

"Kalau tiap tahun jumlah masyarakat menengah ke atas meningkat maka yang bayar pajak juga bertambah banyak, lapangan kerja juga semakin terbuka," jelasnya.
 
HT menambahkan, ketika kondisi masyarakat menengah ke atas di Indonesia dominan, maka penerapan kebijakan ekonomi bebas juga bisa efektif dilakukan. "Seperti dinegara barat, mereka disana makin liberal makin bagus, peta kompetisinya sama," jelas bos MNC Group itu.

Kepada ratusan kader yang hadir, HT juga mengingatkan bahwa kinerja partai tidak hanya terbatas pada kegiatan politik jelang pemilu. Kader harus terus menyapa masyarakat dengan program-program yang bermanfaat.

"Saya minta diatur seaktif mungkin, bangun terus, karena kerja partai itu tidak ada batas waktunya," tandasnya. [wah]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya