Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyiapkan dana pengamanan kepada pihak Kepolisian dalam mengamankan penertiban kawasan Kalijodo, Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
"Kalau misalnya ada pengamanan dari Pemprov biasanya itu kita ada kasih Rp 250 ribu. Nah kalau yang Kalijodo itu, kita enggak ada (dana) pengamanan," ujar Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (13/5).
Pasalnya, dia menjelaskan saat itu Polda sendiri yang berinisiatif untuk menertibkan kawasan tersebut.
"Kamu inget enggak waktu itu? Jadi Polda waktu turun dengan ngajak TNI. Itu enggak ada hubungan dengan kami loh waktu itu," ucapnya.
Berbeda kalau penertiban jalan raya ataupun rel kereta. Ahok mengaku pihaknya memang menyiapkan dana kepada para petugas Kepolisian.
"Saya ada duitnya. Duitnya pun harus langsung ke anggota polisi masing-masing. Karena kami enggak boleh tarik kontan. Lalu kalau kamu mau lakukan operasi sajam (senjata tajam), kami bisa kasih enggak? Enggak bisa. Karena bukan wilayah kami," bebernya.
Saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelisik informasi yang menyebutkan Agung Podomoro Land (APL) membiayai penertiban bangunan liar yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan prostitusi Kalijodo.
"Itu sedang kita selidiki juga. Kita sedang selidiki dasar hukumnya barter itu apa. Ada nggak dasar hukumnya," kata Ketua KPK Agus Rahardjo.
Menurut isu yang beredar swasta turut berkontribusi dalam penertiban tersebut dan bakal dibarter dengan pemotongan biaya kontribusi tambahan pulau reklamasi di Teluk Jakarta.
[zul]
