Berita

ruhut sitompul

Hukum

Podomoro Guyur Ahok Rp 6 M Untuk Gusur Kalijodo, Ruhut Tak Yakin Info Itu Dari KPK

KAMIS, 12 MEI 2016 | 17:41 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemberantasan Korupsi) (KPK) dinilai tidak etis membuka hasil penyidikan ke publik sebelum sidang digelar.  Selain melanggar etik, hasil penyidikan merupakan dokumen negara dan bersifat rahasia.

"Tentunya tak etis kalau penyidik bocorkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan). BAP itu masih rahasia negara. Kalau sudah di pengadilan boleh. Kecuali orang yang diperiksa menyampaikannya secara langsung ke publik," kata Pakar Hukum Pidana Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar usai diskusi di Media Center DPR, Jakarta, Kamis (12/5).

Hal itu dikatakannya terkait ‎sejumlah pemberitaan menyebut, PT Agung Podomoro Land (APL) mengklaim membiayai penggusuran kawasan prostitusi Kalijodo di Penjaringan, Jakarta Utara, beberapa waktu lalu.


Direktur Utama PT APL Ariesman Widjaja menyebut perusahaannya mengeluarkan Rp 6 miliar atas permintaan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk penggusuran Kalijodo. Uang sebesar itu, kata Ariesman, digunakan untuk mengerahkan 5.000 personel gabungan saat penggusuran. Pengakuan Ariesman itu disampaikannya kepada penyidik KPK.

Abdul Fickar mengatakan, penyidik yang membocorkan BAP bisa masuk dalam pelanggaran kode etik. Penyidik yang membocorkan itu bisa diproses sesuai aturan yang belaku.

Namun ketika ditanya akan penyidik KPK mau membocorka BAP tersebut, dia tidak yakin .Sebab menurut dia, penyidik KPK selama ini masih taat aturan karena memiliki dewan etik sendiri.

Sementara Anggota Komisi III DPR RI Ruhut Sitompul pun angkat bicara soal dugaan pembocoran BAP itu. Namun dia dengan senada dengan Abdul Fickar. "Saya tidak yakin penyidik mau bocorin (BAP). Itu hanya akal-akalan teman-teman oknum wartawan juga.Tujuannya kan jelas supaya Ahok terus terpojok," katanya.

Ruhut menegaskan, informasi yang tak jelas tak perlu diperbesar karena tujuannya cukup jelas yakni hanya untuk memojokkan Ahok jelang Pilkada.

Politisi Demokrat itu yakin, semakin banyak isu dan tekanan yang ditujukan akan membuat rakyat Jakarta semakin menyukai Ahok. "Ahok semakin ditekan akan semakin dicintai rakyat. Ahok tak terbendung karena telah bekerja keras untuk Jakarta. Itu fakta lho," demikian Politisi Partai Demokrat ini. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya