Berita

Yasonna H Laoly:net

Wawancara

WAWANCARA

Yasonna H Laoly: Pelaku Kejahatan Seksual Diancam Hukuman Tambahan, Bisa Kebiri & Pemasangan Chip

KAMIS, 12 MEI 2016 | 09:01 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Pemerintah memastikan menerbitkan Peraturan Pe­merintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), yang mengatur hukuman bagi pelaku kejahatan seksual. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, ada dua jenis hukuman di dalam Perppu, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.

"Hukuman pokok berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun. Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah hukuman penjara selama 15 tahun," kata Yasonna saat di­jumpai di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

Bagaimana hasil pemba­hasan Perppu Kebiri?
Jadi, nanti ada dua jenis hu­kuman di dalam Perppu, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Jadi, nanti ada dua jenis hu­kuman di dalam Perppu, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan.

Apa saja itu?
Hukuman pokok nantinya berwujud penambahan masa maksimal hukuman penjara selama 20 tahun.

Apa yang berbeda dari hu­kuman saat ini?
Saat ini, dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, hukuman maksimal bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ialah hukuman penjara selama 15 tahun.

Setelah itu?
Setelah hukuman pokok, ter­dapat hukuman tambahan beru­pa kebiri, pemasangan chip, dan publikasi identitas pelaku.

Kebiri seperti apa?
Kebiri kimia, tujuannya untuk memusnahkan hasrat seksual terhadap seseorang secara fisik atau kimia.

Kapan pelaku dikebiri?
Itu bisa diberikan kepada pelaku pada waktu dia di dalam penjara atau sebelum keluar penjara.

Terkait pemasangan chip, bisa dijelaskan?
Pelaku juga bisa dipasangi chip elektronik di pergelangan kaki, atau elektronik gadget di pergelangan.

Kapan dipasang?
Sebelum pelaku keluar dari penjara. Gunanya supaya pergerakannya bisa dipantau.

Pelaku kejahatan seksual otomatis mendapatkan semua hukuman itu?

Jadi, ada hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hakimlah yang melihat perlukah hukuman tambahan ini. Itu diputuskan hakim setelah melihat fakta.

Kalau yang bersangkutan terbukti paedofil berulang dan kejahatannya dapat dilakukan terapi dikebiri. Jadi tidak wajib, kalau hakim melihat orang ini paedofil, potensial paedofil, ya kasih hukuman tambahan.

Bagaimana jika pelaku keja­hatan seksual adalah anak?
Untuk kasus ini tentu ditangani berbeda sesuai dengan Undang-Undang Peradilan Anak. Jadi perlakuannya pun tidak akan sama dengan orang dewasa.

Kapan hukuman mulai diberlakukan?

Perppu masih harus disusun dan kemudian dikirim ke DPR untuk disetujui. Kita harap­kan akan dibahas pada masa sidang mendatang. Sebelum masa sidang ini, kita harapkan Perppu sudah keluar. Dibuat Perppu supaya segera, kalau undang-undang lama lagi nanti perdebatannnya

Kenapa tidak sekaligus dibuat undang-undang?
Penerbitan Perppu diatur pada Pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dalam hal kegentingan yang me­maksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah se­bagai pengganti undang-undang. Presiden lebih mengeluarkan Perppu agar prosesnya tidak terlalu lama.

Kalau undang-undang kan nanti lama lagi perdebatannya. Ini segera kita rumuskan, tim lintas kementerian akan segera kerja. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya