Berita

Bisnis

Rizal Ramli: Presiden Perintahkan Negara Mendrvie Blok Masela

RABU, 11 MEI 2016 | 16:33 WIB | LAPORAN:

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli memastikan negara akan mengawal dan men"drive" pembangunan kilang gas Blok Masela, sama halnya dengan proyek reklamasi Teluk Jakarta yang diambil alih pemerintah. Hal itu merupakan instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo.

Sebagai langkah awalnya, Rizal akan 'merapihkan' kementerian-kementerian dan lembaga terkait yang terlibat dalam pembangunan kilang gas abadi ini. Rizal menggelar rapat dengan Kepala Bappenas dan Kepalas SKK Migas serta Direktur Program Pengusahaan Hulu Migas Kementerian ESDM serta stakeholder terkait lainnya.

"Jadi ini bukan sekedar darat atau laut. Cetek amat itulah. Presiden perintahkan, negara yang drive untuk di Blok Masela tapi tetap mempertimbangkan kehadiran Inpex," kata Rizal di sela rapat dengan Kepala Bappenas dan Kepalas SKK Migas serta Direktur Program Pengusahaan Hulu Migas Kementerian ESDM serta stakeholder terkait lainnya di kantornya, Kemenko Maritim dan Sumber Daya, hari ini (Rabu, 11/5).


Dengan semangat perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya alam, Rizal mengatakan, Blok Masela akan dibangun industri penopang seperti pabrik pupuk dan petrokimia. Diakui Rizal solusi ini memang agak rumit, tapi akan memperoleh pengembangan industri dengan nilai yang lebih besar.

Dari hasil kunjungan ke kompleks industri petrokimia di Kerteh negara bagian Terengganu Malaysia, di mana terdapat 80 pabrik di lahan seluas 4 ribu hektar diperoleh fakta-fakta yang dapat menjadi pembelajaran bagi Indonesia.

Sekitar 40 persen gas yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia di Kerteh berasal dari Pulau Natuna yang ditarik sepanjang 600 km dengan pipa dalam laut yang dikerjakan oleh warga Indonesia. Industri petrokimia di Kerteh mempekerjakan 150 ribu tenaga kerja.

"Terus terang kami malu datang ke Malaysia karena tahun 70 an, orang Malaysia, belajar ke ITB, UI, Gajah Mada. Pertamina dulu raksasa, Petronas baru mau dibangun. Mereka belajar, akhirnya petronas jauh lebih besar dibanding pertamina," keluh Rizal.

"Ironinya, gas yang dipakai di Kerteh Malaysia, 40 persen dari kita di Pulau Natuna. Diubah jadi produk Petrokimia," imbuhnya.

Hasil-hasil industri petrokimia antara lain plastik, cat, farmasi, tekstil, ban, pampers, karpet, alat-alat rumah tangga, air conditioning dan 40 persen material yang ada di mobil.  Indonesia masih mengimpor plastik Rp 100 triliun per tahun. Karena itu Rizal mengatakan, hasil blok gas Abadi Masela sebagian besar harus digunakan sebagai bahan industri petrokimia yang multiplier efeknya juga akan menampung ratusan ribu tenaga kerja.

"Kita juga ingin Inpex dan Shell untung, tapi jangan berlebihan. Sisa eksplorasi gas kita akan kembangkan untuk pupuk dan petrokimia. Sudah saatnya kita mengubah paradigma dalam mengelola sumber daya alam," pungkas Rizal.[wid]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya