Sejumlah peserta tidak mempermasalahkan pungutan Rp 5 juta dalam fit and proper test penjaringan calon gubernur DKI Jakarta melalui PDI Perjuangan.
"Saya kira ada banyak hal yang jauh lebih susah daripada itu. Itu lebih banyak gosipnya daripada substansinya," ujar bakal calon gubernur DKI Yusril Ihza Mahendra di di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (11/5).
Dalam kesempatan yang sama, bacagub DKI lainnya, Teguh Santosa juga tak ingin mempersoalkannya.
"Saya rasa itu wajar, untuk
test assessment memang begitu. Mau jadi calon dirut BUMN juga musti bayar sendiri uang tesnya," terang Teguh yang juga aktif mengajar resolusi konflik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
Sebelumnya, salah satu peserta, Hasniati keberatan ketika harus membayar biaya administrasi sebesar Rp 5 juta kepada panitia penjaringan PDIP.
"Saya mengundurkan diri karena harus membayar adminitrasi Rp 5 juta. Sementara nggak ada konfirmasi di awal, tiba-tiba disuruh bayar," kata Hasniati.
Dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristyanto membenarkan adanya pungutan biaya Rp 5 juta. Pungutan ini, jelas Hasto, karena melibatkan ahli psikologi dalam
fit and proper test.
"PDIP sejak dulu gotong royong. Dalam fit and proper test in melibatkan ahli psikologi. Dari situ ada biaya yang diberikan kepada calon," kata Hasto
.[wid]
