Selesai Diperiksa KPK, Ahok Ungkit Perizinan Dari Era Foke

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, telah selesai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama lebih dari tujuh jam, Ahok diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RWZP3K) Provinsi Jakarta dan Raperda tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Perkara ini telah "menelan" tiga tersangka. Mereka adalah mantan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi; Presdir PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja; dan Personal Assistant PT APL, Trinanda Prihantoro

Ia juga diperiksa seputar perizinan reklamasi 17 pulau di pesisir pantai utara Jakarta. Mantan anggota DPR dari fraksi Golkar itu mengaku proses perizinan sudah terjadi di era Gubernur Fauzi Wibowo (Foke).

"Prinsip izin dari zaman Foke," ungkapnya di halaman gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/5).

Terkait masalah bangunan yang sudah ada, Ahok menjelaskan hal tersebut tidak menjadi permasalahan meski izin proyek reklamasi ditunda sementara waktu oleh pemerintah.

Namun, lanjut Ahok untuk bangunan yang tidak memiliki IMB akan tetap dikenakan denda.

"Itu ada proses denda (besarannya). Saya enggak tahu, ada hitungannya," ujar Ahok.

Semenjak Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo, dirinya telah mengeluarkan beberapa izin prinsip maupun pelaksanaan dalam proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Salah satu izin pelaksanaan telah Ahok berikan kepada PT Muara Wisesa Samudera selaku anak usah PT Agung Podomoro Land untuk mengerjakan Pulau G atau Pluit City seluas 161 hektare.

Dia juga memperbaharui izin yang telah dikantongi oleh PT Kapuk Naga Indah, anak usaha Agung Sedayu Group, yang mendapat jatah mereklamasi lima pulau buatan, A hingga E. Namun, baru pulau C dan D yang mendapat izin pelaksanaan.

Pulau C dan D yang sudah dalam tahap pembangunan atau konstruksi reklamasi dengan konsultan yang berasal dari Belanda. [ald]