Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mendesak pemerintah agar cepat merealisasikan pembentukan holding BUMN Energi, ketimbang fokus melebur Pertagas ke Perusahaan Gas Negara (PGN). Pasalnya, holding tersebut sangat dibutuhkan agar paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo bisa berjalan, terutama yang terkait energi.
"Saat ini paket kebijakan ekonomi tidak bisa berjalan karena tidak ada yang menjadi moderator. Makanya, holding BUMN energi sangat mendesak dan kalau bisa setelah 17 Agustus semua sudah harus tuntas," kata Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kadin Indonesia Achmad Widjaya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/5).
Menurutnya, terdapat tiga hal yang harus diprioritaskan dalam paket kebijakan ekonomi pemerintah. Yakni terkait refinery, terkait energi terbarukan, dan terkait konversi gas pada kendaraan bermotor. Semua prioritas tersebut masih menunggu siapa yang akan menjadi moderator. Sehingga kalau holding tertunda maka akan menghambat paket kebijakan ekonomi tersebut.
Salah satu akibat tertundanya pelaksanaan paket kebijakan ekonomi adalah harga gas yang masih tinggi, baik untuk industri maupun rumah tangga. Tingginya harga gas karena kebijakan harga seperti yang digarisbawahi dalam paket ekonomi tersebut juga tidak bisa dilaksanakan.
Widjaya menjelaskan, holding memang membuat Pertamina sebagai induk menjadi lebih efisien. Efisiensi terjadi antara lain karena holding akan menghilangkan tumpang tindih antara Pertagas dan PGN seperti yang selama ini terjadi.
"Tanpa holding, maka pipanisasi di Indonesia akan tumpang tindih. Karena BUMN-nya saja tumpang tindih," katanya.
Seperti diketahui, PGN saat ini adalah investor yang harus mencari keuntungan, sehingga harga gas menjadi tinggi.
"Nah, di dalam paket holding BUMN itulah harus ditegaskan mengenai satu pintu kebijakan," beber Widjaya.
Keberadaan holding BUMN energi diyakini akan mampu menyatukan persepsi kebijakan yang diterapkan dari hulu sampai hilir. Hal ini akan berbeda dengan saat ini, di mana kebijakan terkait upstream dan downstream, masing-masing berjalan sendiri.
"Dengan adanya holding akan jelas arah kebijakan energi, ini penting. Terlebih saat ini investor-investor hulu sedang kabur karena harga minyak yang turun," jelas Widjaya.
Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas (Apigas) Sumatera Utara berharap, pembentukan holding BUMN energi bisa menurunkan harga gas di provinsi itu. Karena saat ini, harga gas di Sumut sangat mahal yakni berada di kisaran USD 12 per mmbtu.
"Yang penting bagi industri di Sumut adalah harga gas yang turun. Kami berharap itu bisa dilakukan dengan adanya holding," kata Ketua Apigas Sumut Johan Brien.
Selain itu, dengan adanya holding tidak akan ada lagi praktik dagang kartel yang selama ini sudah menyengsarakan buruh dan industri pemakai gas.
"Selama ini, hal itulah yang dilakukan PGN. Selain melakukan praktik kartel mereka juga tidak transparan, tidak profesional, dan sangat sewenang-wenang dalam menetapkan harga," jelas Johan.
[wah]
