Presiden Joko Widodo menerima kunjungan delegasi Standard & Poor's (S&P) Global Ratings, di Istana Merdeka, Jakarta (Selasa, 10/5).
Dalam pertemuan tersebut Presiden didampingi Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani.
Kunjungan dari lembaga pemeringkat terbesar dan tertua di dunia tersebut dimaksudkan untuk kunjungan berkala sekaligus melakukan penilaian terhadap peringkat investasi di Indonesia. Diketahui, Indonesia sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan predikat layak investasi dari lembaga tersebut.
"Tahun ini mereka ingin melihat apakah kita sudah melakukan perbaikan-perbaikan di dalam berbagai bidang, baik pengelolaan ekonomi, pengelolaan keuangan negara, maupun hubungan pemerintah pusat dan daerah," jelas Bambang Brodjonegoro dalam keterangan pers usai mendampingi Jokowi.
Dalam pertemuan tersebut, kepada S&P Presiden menekankan percepatan pembangunan infrastruktur dan menyampaikan contoh proyek yang telah mangkrak selama bertahun-tahun untuk kemudian dilanjutkan kembali dalam waktu yang relatif singkat.
"Presiden menekankan bahwa yang menjadi fokus saat ini adalah bagaimana kita mendorong percepatan pembangunan infrastruktur. Kemudian presiden juga menyampaikan contoh-contoh proyek yang sudah mangkrak sejak lama tetapi dalam masa pemerintahan ini telah berhasil diselesaikan, seperti Waduk Jatigede dan Tol Transjawa," terangnya, seperti diinformasikan Tim Komunikasi Presiden.
Bambang Brodjonegoro juga menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia sangat mendorong penanaman investasi di dalam negeru. Salah satu hal yang menandai hal tersebut adalah diterbitkannya paket kebijakan ekonomi untuk memperbaiki iklim usaha.
Pihak S&P sendiri mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia atas usaha yang telah dilakukan.
Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong yang turut mendampingi Presiden pertemuan tersebut menambahkan bahwa presiden memfokuskan program reformasi ekonomi kepada dua prinsip utama, yaitu keterbukaan dan kompetisi.
"Kami juga menerangkan sudah terjadi perubahan filsafat yang total, yang tadinya tertutup menjadi lebih terbuka," ujar Thomas.
[ald]
