Berita

djarot saeful hidayat/net

Wagub Djarot Minta Dinas Dukcapil Tak Persulit Warga Urus Administrasi Kependudukan

SELASA, 10 MEI 2016 | 00:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta tidak mempersulit warga Pasar Ikan untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI atau dokumen administrasi kependudukan lainnya.

"Itu kan haknya warga. Kalau sudah seperti itu, jangan dipersulit lah. Kalau dia sudah punya KTP dan KK DKI, ya jangan dipersulit. Kalau dia pendatang kan memang tidak bisa urus KTP, karena harus ada surat pindah dulu. Kan kita sudah punya datanya,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/5).

Mendengar adanya keluhan warga Pasar Ikan yang dipersulit mengurus administrasi kependudukan, mantan Wali Kota Blitar ini akan menanyakan langsung ke Dinas Dukcapil DKI Jakarta.


"Semua warga tidak boleh dipersulit, justru harus dipermudah. Nanti saya tanya ke Dinas Dukcapil, persoalannya kenapa sampai dia mempersulit warga Pasar Ikan mengurus administrasi kependudukan," ujarnya.

Seperti diberitakan, seorang warga Pasar Ikan menyampaikan keluhan bahwa mereka dipersulit ketika membuat dokumen-dokumen tertentu di kantor pemerintahan maupun kepolisian. Keluhan itu disampaikan saat anggota Komisi I DPR RI Tantowi Yahya berkunjung ke kawasan Pasar Ikan

Warga tersebut mengatakan warga Kampung Akuarium tidak lagi diakui secara legal saat mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) maupun surat-surat administrasi lainnya. Bahkan, mereka ditolak ketika mengurus surat-surat apapun di kantor lurah dan camat. Alasannya hanya karena mereka warga Pasar Ikan yang sudah digusur Pemprov DKI. [ysa]

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya