Berita

ilustrasi/net

Politik

Isu Komunis Untuk Tutupi Kegagalan Negara Dan Kejahatan Konglomerat

SENIN, 09 MEI 2016 | 19:01 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Isu kebangkitan komunisme yang dikobarkan akhir-akhir ini sebetulnya tidak relevan lagi untuk dihidupkan. Isu itu tidak menunjukkan persoalan riil yang dihadapi bangsa.

"Pendekatan menghabisi lawan politik dengan isu ideologi sudah tidak relevan karena pertarungan geopolitik internasional meniscayakan rubuhnya bangunan simbol yang tidak orisinil setelah terbukti hanya jadi alat yang dimanfaatkan untuk mengkhianati makna," kata Ketua Presidium ProDEM, Andrianto, kepada wartawan, Senin (9/5).

Dia memberi contoh, masyarakat Amerika Serikat yang menjadikan komunisme dan sosialisme sebagai musuh bersama pun sebagian ikut mendukung Bernie Sanders yang beraliran sosialis demokrat sebagai calon presiden potensial. Sebaliknya Republik Rakyat China yang merupakan negara komunis sekarang menjadi pemimpin baru kapitalisme dunia.


"Di Indonesia, komunisme terlibat dalam luka dan duka bangsa, para aktornya pada umumnya sudah meninggal, yang tertinggal adalah anak dan keluarganya yang mati perdata," kata Andrianto.

Ia juga menyinggung Ketetapan MPR yang menegaskan perlunya integrasi dalam kasih sayang sesama anak bangsa. Seharusnya, negara menjalankan amanat MPR tersebut.

"Maka apa yang dibesar-besarkan phobia komunis hanyalah pengulangan dari pola lama, menghabisi lawan dengan mempermainkan simbol yang khianat pada makna," lanjutnya.
 
Isu komunisme jelas menjadi pengalihan isu yang canggih, di mana negara saat ini dirundung kegagalan pengelolaan berbagai hal seperti keretakan internal yang parah di tengah derasnya isu reshuffle, ekonomi makin terpuruk karena tidak menyatunya visi dan implementasi yang terbukti dengan kasus kereta cepat dan reklamasi. Di bidang sosial budaya, muncul fenomena kekerasan dan alpanya negara.

Masih menurut Andrianto, isu komunisme ini dimanfaatkan oleh para konglomerat hitam untuk menyembunyikan kejahatan. Lebih jauh ia menarik fenomena ini ke isu-isu penting di DKI Jakarta.

Ia sebutkan, ada tiga pihak yang ambil untung dari kondisi di atas. Pertama, para konglomarat properti yang dirundung masalah dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kemudian, para koruptor yang sedang berkasus. Mereka diuntungkan kendornya opini media massa dalam kasus RS Sumber Waras. Dan terakhir, para loyalis dan "spin doctor" dari kubu incumbent jelang Pilkada DKI Jakarta.

"Yang harus dilakukan adalah segera putus biang cancer-nya, yaitu Ahok (Gubernur Jakarta, Basuki Purnama)," tegas dia. [ald] 

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya