Berita

ist

Politik

Pemuda NTT Tolak Novanto Jadi Calon Ketum Golkar

MINGGU, 08 MEI 2016 | 15:20 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Barisan Pemuda-Mahasiswa NTT Peduli Golkar dengan tegas menolak mantan ketua DPR RI Setya Novanto maju sebagai calon ketua umum Golkar.

Banyak hal menjadi pertimbangan mereka yang notabene NTT merupakan daerah pemilihan Novanto. Selama ini, mereka melihat Novanto sibuk dengan dirinya sendiri, sementara masyarakat NTT diabaikan.

"Keterlibatan Setya Novanto ketika menjabat sebagai Ketua DPR RI dalam skandal illegal mega proyek PT. Freeport," ujar Ketua Barisan Pemuda-Mahasiswa NTT Peduli Golkar Guche Montero dalam jumpa pers di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (8/5).


Dia mencontohkan, kasus pencatutan nama Presiden Joko Widodo dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia tidak hanya membuat citra institusi parlemen buruk, namun juga citra Golkar yang menjadi pertaruhannya. Pilihan Novanto mundur dari kursi ketua DPR RI tidak serta merta membersihkan nama baik partai dari citra koruptif yang sudah menempel.

Tak hanya itu, Guche juga mengemukakan catatan tidak wajar dari seorang pejabat publik yakni ketika Novanto melakukan kunjungan eksklusif bertemu dengan bakal calon presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Sanksi teguran dan pelanggaran yang dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan menjadi konsekuensi miris terhadap tabiat politik yang mempertaruhkan citra lembaga negara. Pernyataan dari Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang menyebut pelanggaran Setya Novanto adalah dosa," jelasnya.

Oleh sebab itu, Barisan Pemuda-Mahasiswa NTT Peduli Golkar mengimbau seluruh elemen partai maupun masyarakat agar mencegah Novanto terpilih sebagai pemimpin Golkar.

"Jika Setya Novanto berhasil pimpin Golkar maka tidak akan lama lagi Dia bisa menjadi pemimpin bangsa ini," tegas Guche.

Berikut catatan kelam rekam jejak Novanto yang dirangkum Barisan Pemuda-Mahasiswa NTT Peduli Golkar;

1. Kasus pengalihan hak piutang PT. Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia tahun 1999. Dalam kasus ini pihak Kejaksaan hanya mengadili Djoko Djandra sebagai tersangka utama, sementara Setya Novanto lolos lantaran Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Padahal kerugian negara yang dialami mencapai Rp 900 milyar.

2. Penyelundupan beras impor asal Vietnam pada tahun 2003. Dalam kasus ini Setya Novanto terlibat melakukan penyelindupan beras dari Vietnam sebanyak 60.000 ton milik PT. Hexatama Finindo. Bea impor yang di bayarkan hanya 900 ton. Oleh karenanya ditahun 2006, Setyna Novanto diperiksa oleh Kejaksaan Agung namun, hingga saat ini kasusnya mengendap begitu saja.

3. Di tahun 2004 Setya Novanto yang juga merupakan pemilik perusahaan PT. Asia Pasific Eco Lestari (APEL) menandatangani MoU dengan perusahaan Singapura atas skandal impor limbah dari Singapura ke Batam. Namun, dalam kasus ini Setya Novanto membantah.

4. Nama Setya Novanto kembali terjerat dalam kasua dugaan suap proyek pembangunan lapangan tembak PON Riau tahun 2012. Saat itu Setya Novanto menggunakan pengaruhnya di Komite Olahraga Nasional (KONI) untuk menekan Komisi Olahraga DPR agar memenangkan anggaran PON dari APBN. Kasus tersebut sempat diselidiki oleh KPK namun, lagi-lagi Setya Novanto lolos dan diperiksa hanya sebagai saksi.

5. Kasus dugaan korupsi pengadaan E-KTP tahun 2013, saat itu Setya Novanto meminta uang jasa 10 persen kepada pemilik PT. Sandipala Arthaputra yang memenangkan tender proyek E-KTP. Kasus tersebut juga sempat diusut oleh KPK saat dipimpin oleh Abraham Samad. Dugaan kerugian negara yang diakibatkan mencapai Rp 1,1 triliun. [wah] 

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Jenderal Agus Subiyanto Tinjau Gladi Bersih Upacara HUT Ke-81 TNI

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 18:11

Rayakan Milad ke-81, GPI Gelar Sidang Dewan Organisasi di Bogor

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 17:22

Jalan Panjang Brigjen Ami Prindani Hingga Jadi Kadensus 88 Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Kurikulum Berbasis Cinta Dorong Pesantren Tanamkan Kesadaran Ekologi

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:47

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

PKPA Peradi Profesional Raih Rekor MURI Peserta Terbanyak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:52

Trump Pangkas Dana Iklim Global, Program Konservasi Orangutan RI Ikut Kena Imbas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 15:22

Ekspor Lesu - Stok Melonjak: Harga Minyak Sawit Mentah Catat Penurunan Mingguan Kedua

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:57

PP GPI Apresiasi Gebrakan Reformasi Suyudi di Tubuh Polri

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:45

DOJ Tutup Kasus Powell, Proyek Renovasi Fed Masih Berujung Audit

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 14:31

Selengkapnya