Fitra Cium Dugaan Korupsi Rano Karno

Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) merilis kajian investigasi terhadap audit Badan Pemeriksa Keuangan, yakni ditemukannya potensi korupsi pada APBD Provinsi Banten 2014-2015 sebesar Rp 378 miliar.

Fitra menemukan empat penyelewenangan dana hibah dan bantuan sosial Provinsi Banten, diantaranya adalah terdapat barang yang tidak diyakini keberadaannya. Hal ini ditemukan pada kasus di Dinas Pendidikan terkait bantuan hibah pada tahun 2014.

Terdapat juga modus berupa proposal bodong pada tahun 2015, di mana terdapat instansi/lembaga/organisasi masyarakat mendapatkan dana hibah bansos tetapi tidak dilengkapi proposal atau dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, terdapat pemberian dana hibah secara berturut-turut ke 17 instansi/lembaga/organisasi masyarakat.

Peneliti politik anggaran Fitra Gurnadi R. mengatakan, pihaknya telah melaporkan Gubernur Banten Rano Karno ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 5 Mei 2016. Ia berharap KPK dapat menuntaskan dugaan korupsi hibah dan bansos Provinsi Banten yang terus menggerus APBD setiap tahunnya.

"Agar KPK segera menindaklanjuti laporan kami, melakukan penyelidikan sesuai investigasi Fitra dan hasil audit BPK," ujar Gurnadi di kantornya, Jakarta, Minggu (8/5).

Menurutnya, gubernur Banten harus bertanggung jawab terhadap kebocoran APBD tahun anggaran 2014-2015 yang mengalir melalui dana bansos dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"KPK harus segera memanggil gubernur Banten," sambung Gurnadi.

Gurnadi pun mengingatkan bahwa menjelang Pilkada 2017 di Banten, ada kenaikan anggaran bansos dan dana hibah yang akan sangat rentan dan rawan dipolitisir oleh calon kepala daerah petahana.

"Jika tidak ada perbaikan, evaluasi, dan pertanggungjawaban, dana hibah dan bansos rawan disalahgunakan, terutama menjelang pilkada. Hal ini juga harus menjadi konsen KPK," tandasnya. [wah]