Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) mendesak pengusaha Rosan Roeslani untuk melunasi pesangon mantan para karyawan Bloomberg TV Indonesia.
Direktur Eksekutif LBH Pers Nawawi Bahrudin mengatakan bahwa Rosan, sebagai pemegang saham mayoritas Bloomberg TV Indonesia dan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, seharusnya mentaati kesepakatan hukum yang telah ditandatanganinya.
"Secara keras saya mendesak pihak pemegang saham untuk mentaati perjanjian hukum," tegas Nawawi melalui siaran pers.
Rosan telah dua kali melakukan pertemuan dengan para mantan karyawan televisi tersebut pada 8 Juli 2015 dan 2 Maret 2016. Pada perjanjian kedua, Rosan menandatangani perjanjian di atas kertas bermaterai untuk membayar seluruhnya atau sebagian pesangon eks-karyawan.
"Kemenaker akan mempertanyakan ini dan mempertimbangkan untuk memanggil pemegang saham Bloomberg TV Indonesia jika hak-hak eks-karyawan diabaikan," kata Staf Khusus Kemenakertrans, Dita Indah Sari.
Dita mengatakan, pihaknya telah beberapa kali menerima eks-karyawan di Kemenaker dalam rangka berdialog dan memberi dukungan atas upaya yang dilakukan eks-karyawan mendapatkan haknya.
"Saya mendukung penuh perjuangan teman-teman eks-karyawan Bloomberg TV Indonesia," kata dia.
Dirinya telah telah berkoordinasi dengan tim hukum kementerian untuk menindaklanjuti laporan dan permintaan dukungan eks-karyawan Bloomberg TV Indonesia.
Koordinator Perkumpulan Eks-Karyawan Bloomberg TV Indonesia Arif Budiman, mengatakan pihak mantan karyawan sudah memberikan kuasa hukum kepada LBH Pers untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) jika terjadi kebuntuan mediasi antara eks-karyawan dan pengusaha.
Pada Rabu (4/5) lalu, 4 Mei 2016 Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan telah memanggil eks karyaawan dan wakil dari perusahaan untuk melakukan mediasi pertama antar kedua pihak yang bersengketa. Namun wakil dari pihak perusahaan tidak hadir.
"Jika mediasi kedua dan ketiga pihak perusahaan dan pengusaha tetap tidak bisa punya itikad baik, kami akan melanjutkan ke PHI," kata Arif.
Menurut Arif, eks-karyawan menggugat agar pengusaha membayar pesangon sesuai kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani bersama saat terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) pada Juni 2015.
[wid]
