Jokowi Harus Berantas Mafia Peradilan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diimbau untuk tergerak memberantas mafia peradilan yang menjadi persoalan serius di Indonesia. Apalagi, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap sejumlah perangkat peradilan yang menjalankan praktik mafia.

"Pemerintah sepertinya tidak melihat mafia peradilan sebagai permasalahan yang serius. Harusnya pemberantasan mafia peradilan melibatkan seluruh infrastruktur," kata Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) Victor Santoso Tandiasa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/5).
 
Dia menjelaskan, dalam upaya pemberantasan mafia peradilan belum terlihat adanya kerja sama yang baik antar lembaga negara. Misalnya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) yang meminta agar Komisi Yudisial (KY) tidak terlibat dalam seleksi calon hakim. Padahal, jika MK memandang bahwa untuk mendapatkan hakim berintegritas harus dimulai dari sistem perekrutannya, dan KY seharusnya bisa menjadi saringan untuk menyeleksi.
 

 
Menurut Victor, Presiden Jokowi harus berani menjadi panglima dalam memberantas mafia peradilan. Apalagi jika lembaga-lembaga yang menjalankan sistem pemerintahan juga dikuasai oleh para mafia.
 
"Presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara ini harus berani berdiri paling depan untuk membersihkannya," tegasnya. [wah]