Pemadaman listrik bergilir terjadi sepanjang masa di Indonesia, sejak era Orde Baru sampai Reformasi bahkan hari ini.
Direktur Eksekutif Suara Indonesiaku (SI), Siek Tirtosoeseno mengatakan, penduduk di Pulau Jawa khususnya Provinsi DKI Jakarta jarang merasakan secara langsung pemadaman listrik, tetapi hal itu selalu terjadi di luar Pulau Jawa yang salah satunya Pulau Sumatera..
Doktor Ilmu Politik dari Universitas Indonesia (UI) itu memaparkan, pemadaman listrik bergilir bukan persoalan utama yang dihadapi PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sesungguhnya disebabkan tidak kuatnya komitmen negara untuk mendorong BUMN tersebut menyiapkan sumber energi untuk menghasilkan listrik yang akan dipergunakan masyarakat. Sehingga terpaksa melakukan pemadaman bergilir.
Selain komitmen, terlihat bahwa presiden dan DPR RI belum bisa menciptakan model baru untuk merubah mental BUMN itu, agar bisa menjalankan misi pelayanan kepada publik. Sebab listrik saat ini adalah kebutuhan vital, sekaligus menciptakan PLN menjadi mesin produksi dari sisi bisnis untuk menguntungkan negara.
"Intinya BUMN ini masih dipersamakan dengan BUMN lain yang tidak perlu melakukan pelayanan publik. Jadi nyaris hanya mencari keuntungan semata, seperti PT Jasa Marga . Namun, itu juga tidak mampu mereka lakukan," beber Siek.
Kondisi itu ditambah dengan bukti bahwa selama ini jajaran direksi PLN tidak terlihat bisa mewujudkan posisi perusahaan menjadi maksimal dalam membangun sumber energi bagi pendistribusian listrik sesuai kebutuhan rakyat.
"Gaya kepemimpinan Sofyan Basir mantan bankir mengomandani PT PLN idealnya dipadukan dengan kemampuan teknologi kelistrikan untuk jajaran di bawahnya. Itu sebenarnya potensi besar PT PLN," jelas Siek.
Presiden Joko Widodo sendiri telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 4/2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang diundangkan pada 19 Januari 2016. Regulasi itu bisa menjadi panduan dasar bagi PLN untuk sesegera memenuhi harapan rakyat atas kebutuhan listrik. Sehingga masyarakat tidak lagi mengalami pemadaman baik secara insidentil maupun bergilir.
"Apalagi persoalan pemadaman jadi perhatian dirut PLN saat ini dalam bentuk yang berbeda, yaitu mereka sedang bersih-bersih terhadap banyaknya dugaan penyalahgunaan kewenangan pejabat dan mantan pejabat PLN dalam kaitan pembayaran listrik dari perusahaan swasta atau independent power producer (IPP)," jelas Siek.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Masyarakat Peduli Listrik (MPL) Tomy Radja menambahkan bahwa secara teknis upaya pembangunan jaringan distribusi listrik dari pembangkit harus diperhatikan dan didukung sungguh-sungguh. Karena, selama ini, di situ letak kelemahan PLN dalam memasarkan kelebihan listrik dari pembangkit. Tanpa perhatian dirut terhadap penegakan wibawa Perpres Nomor 4/2016 tersebut maka Sofyan Basir akan gagal.
"Sofyan sebaiknya blusukan mendukung penuh anak buahnya di daerah, seperti khususnya Sumatera yang kami amati berhasil melakukan lompatan luar biasa dalam upaya mendukung pendistribusian dengan mengaktifkan kembali pembebasan tanah dan pembangunan ribuan tower sejak 2008 lalu. Presiden Jokowi saja mau blusukan sampai level desa agar rakyat mendapatkan haknya, mengapa hal itu tidak ditiru dirut PLN," tanya Tomy yang merupakan alumni Asia Pacific International University, Thailand.
[wah]
