Berita

puan maharani/net

Politik

Kenapa Anak Buah Puan Tidak Menginformasikan Tragedi Yuyun?

RABU, 04 MEI 2016 | 17:42 WIB | LAPORAN:

Sangat disayangkan jika Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, tidak mengetahui tentang tragedi pemerkosaan dan pembunuhan terhadap remaja 14 tahun bernama Yuyun oleh 14 pria di Rejang Lebong, Bengkulu.

Padahal, kementerian Puan sangat terkait masalah kemanusiaan, sosial, perempuan, dan anak-anak. Apalagi kasus Yuyun sangat ramai diperbincangkan publik sejak kasusnya muncul di media massa awal April lalu.

"Tentu sangat disayangkan jika Menko PMK tidak mengetahui kejadian tersebut. Apalagi, kejadian itu telah menjadi sorotan media beberapa hari terakhir ini," sesal Ketua Komisi VIII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, ketika dihubungi wartawan pada Rabu (4/5).


Perihal Puan tidak mengetahui tragedi Yuyun terungkap ketika ia diwawancara pada Selasa (3/5) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Puan saat itu mengaku belum mendapat informasi karena sedang terus berada di kantor.

Namun, Saleh lebih menyalahkan pejabat di lingkungan Menko PMK yang tidak memberikan laporan berkala terkait berbagai isu krusial yang menjadi perhatian publik.

"Ibu Puan itu kan sibuk. Banyak tugas negara di berbagai kementerian lain yang perlu mendapatkan perhatian. Bisa jadi kejadian Yuyun luput dari perhatiannya," ujarnya.

Ia menilai yang tidak wajar adalah jika para pejabat di Kemenko PMK tidak memberi laporan. Hal itu perlu ditanyakan oleh Puan Maharani kepada jajarannya.

"Kalau tidak tahu begini, kan nanti orang menyalahkan. Dianggap mendiamkan dan tidak mengambil tindakan. Padahal, masalahnya hanya karena informasi yang tersumbat dan belum tersampaikan," jelasnya.

Setelah mengetahui berita ini, lanjutnya, Menko PMK mesti mengambil kebijakan agar kejadian serupa tidak terulang di masa yang akan datang. Puan pun mesti memanggil kementerian/lembaga yang menangani masalah perlindungan anak.

"Masalah perlindungan anak ini tidak bisa ditangani secara sektoral. Harus melibatkan semua pihak yang ada. Tidak hanya pemerintah, tetapi juga aparat keamanan dan masyarakat secara umum," ujarnya. [ald]

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya