Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti menegaskan komitmennya membela kepentingan para nelayan di Muara Angke agar tidak dirugikan dan digusur karena reklamasi Teluk Jakarta.
Di hadapan nelayan-nelayan Muara Angke, Susi mengatakan kasus reklamasi Teluk Jakarta membahayakan kerukunan bangsa Indonesia.
"Atas dasar itu saya berani mengatakan sebaiknya reklamasi dihentikan dulu," kata Susi saat meninjau Pulau C dan D, pantai utara Jakarta, Rabu (4/5).
Ia memuji keputusan cepat Menko Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang membuat moratorium Reklamasi Teluk Jakarta. Ketika itu ia sedang berada di London, Inggris.
Susi kemudian merujuk kebijakan moratorium kapal asing selama enam bulan. Kebijakan ini dikeluarkannya untuk menganalisis dan mengevaluasi kapal asing penangkap ikan. Dari moratorium itu akhirnya diketahui bahwa kapal-kapal asing yang menjadi pelaku pencurian ikan secara ilegal atau ilegal fishing.
Terkait reklamasi Teluk Jakarta, Susi meminta agar nelayan percayakan pemerintah untuk menangani persoalan ini.
"Percayalah dengan pemerintah, pak Jokowi ingin negara hadir dalam ratas (rapat terbatas) kemarin, beliau minta reklamasi dikaji untuk dikoreksi, disesuaikan dengan peraturan yang ada. Kita kaji, mana yang boleh diteruskan dengan koreksi mana yang harus diberhentikan. Dari 17 pulau tidakk mungkin semuanya boleh direklamasi," beber Susi.
Ia sendiri bisa memahami penolakan keras nelayan terhadap reklamasi.
"Nelayan tradisional yang cari ikan di Teluk Jakarta pasti susah, karena lautnya diaduk-aduk, lumpurnya di bolak-balik, inilah yang akan kita koreksi. Begitu saya mengerti aturan, ini harus dihentikan, untuk kita kaji bersama. 10 tahun terakhir tidak ada menteri yang bicara begitu," tegasnya.
Ia juga mendukung agar warga Muara Angke yang mayoritas nelayan tidak digusur oleh Pemprov DKI Jakarta. Untuk itulah ia meminta warga kompak karena nelayan sangat vital bagi program poros maritim Indonesia.
"Kalaupun mau digusur, mau menutup Muara Angke, diganti dulu yang baru, rumah baru, dermaga baru, itu jadi baru boleh dipindah. Jangan sampai kita kalah. Warga harus memperjuangkan kepentingannya. Yang penting jangan anarkis dan rasis. Nelayan bukan suku marjinal, kita bangsa yang punya kemampuan. Laut Indonesia bisa dikuasai nelayan Indonesia," tutur Susi.
[wid]
