Berita

Retno LP Marsudi:net

Wawancara

WAWANCARA

Retno LP Marsudi: Kita Paham Satu Simpul Tidak Memadai Untuk Operasi Besar

SELASA, 03 MEI 2016 | 08:50 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Menlu Retno Marsudi menjelas­kan, operasi pembebasan WNI yang disandera kelompok Abu Sayyaf melibatkan banyak pihak.

"Termasuk melibatkan pemerintah Filipina. Kita paham satu simpul tidak memadai untuk operasi yang besar ini. Satu batubata tidaklah cukup untuk membangun sebuah rumah," ujar Retno di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin. Berikut penuturan lengkap Menteri Retno terkait operasi pembebasan WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf;

Bagaimana kronologis operasi pembebasan sandera di Filipina?
Pertama, kita patut bersyukur bahwa 10 WNI ABK telah dibebaskan pada akhir pekan lalu jam setengah dua belas malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga ABK yang telah sabar memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam upaya proses pembe­basan ini. Upaya pembebasan ini melalui proses yang sangat panjang.

Pertama, kita patut bersyukur bahwa 10 WNI ABK telah dibebaskan pada akhir pekan lalu jam setengah dua belas malam. Saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga ABK yang telah sabar memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan yang terbaik dalam upaya proses pembe­basan ini. Upaya pembebasan ini melalui proses yang sangat panjang.

Situasi di lapangan bagaimana pada saat pembebasan?
Situasinya sangat dinamis, dan tingkat komplikasinya sangat tinggi. Beberapa acuan seperti dalam be­berapa kesempatan yang telah disam­paikan pemerintah, yakni keselamatan WNI jadi acuan utama. Dari sejak awal kita membuka simpul dengan sebanyak mungkin pihak.

Bagaimana kondisi kesehatan para sandera saat ini?
Ke-10 ABK telah menjalani pemer­iksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Laporan tim dokter RSPAD menyatakan, kesehatan 10 ABK da­lam kondisi baik.

Kapan diserahkan ke keluarga?
Setelah pemeriksaan kesehatan selesai, Kemlu (Kementerian Luar Negeri), mewakil pemerintah telah menyerahkan 10 ABK pada pihak keluarga.

Siapa saja yang terlibat dalam operasi pembebasan?
Operasi pembebasan sepenuhnya dipimpin pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk dengan pemerintah Filipina. Kita paham satu simpul tidak me­madai untuk operasi yang besar ini. Satu batubata tidaklah cukup untuk membangun sebuah rumah.

Bagaimana dengan uang tebu­san?

Strategi yang disiapkan ada­lah strategi total, diplomasi total. Diplomasi yang dipimpin pemerintah Indonesia menggunakan semua anak bangsa.

Kelanjutan status mereka di perusahaan?
Jadi, saya telah melakukan ko­munikasi dengan wakil perusahaan. Terakhir kami komunikasi pagi ini, untuk memastikan semua hak-hak ABK dipenuhi perusahaan. Dalam pembicaraan, perusahaan memasti­kan berkomitmen memenuhi hal-hak ABK tersebut.

Kenapa, kok kelihatannya pe­merintah lambat membebaskan sandera?
Tim Indonesia, saya ulangi, tim Indonesia sudah sepenuhnya mulai bekerja pada 28 Maret lalu. Lalu, tanggal 1 April 2016 saya sudah be­rada di Filipina untuk melakukan per­temuan dengan Presiden Filipina dan jajarannya. Kunjungan tersebut saya lakukan untuk mempertebal jaringan komunikasi dengan berbagai pihak.

Kerja sama Kemlu hanya dengan Filipina?
Di dalam negeri juga dilakukan koordinasi. Tawaran dan kesiapan untuk membebaskan sandera juga datang dari berbagai pihak. Semua kita tanggapi karena hal itu dapat memberi kontribusi terhadap upaya pembebasan.

Soal empat ABK yang diculik belakangan?
Saat ini kita masih terus bekerja keras untuk pembebasan empat ABK lainnya. Pemerintah menggunakan seluruh opsi membebaskan terhadap empat WNI ABK tersebut.

Apakah akan membayar tebu­san?
Pemerintah tidak akan membayar tebusan pada penyandera.

Posisi mereka saat ini?
Lokasi empat WNI tersebut terpan­tau dari waktu ke waktu.

Bagaimana rencana pengamanan wilayah perairan, terutama di per­batasan?

Keamanan perairan perbatasan men­jadi concern kita semua. Rencananya, bersama dengan Panglima TNI (Jenderal Gatot Nurmantyo) akan bertemu dengan mitra dari Malaysia dan Filipina. Lusa kita akan men­gadakan pertemuan untuk mengambil langkah meningkatkan keamanan di perairan perbatasan wilayah seki­tarnya. ***

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya