Berita

Loudy Irwanto Ellias:net

Wawancara

WAWANCARA

Loudy Irwanto Ellias: Saya No Comment Soal Uang Tebusan, Mohon Dimengerti...

SELASA, 03 MEI 2016 | 08:30 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah 10 ABK-nya disandera kelompok teroris Abu Sayyaf, bos PT Patria Maritime Lines, perusahaan pengangkutan batubara ini, memu­tuskan untuk tidak melewati perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan lagi.

Selain mengungkapkan, kebijakan sementara kantornya, Loudy juga menceritakan sekelumit keterlibatan perusahaannya dalam operasi pembe­basan terhadap 10 pekerjanya. Berikut penjelasan Loudy saat dijumpai Rakyat Merdeka di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin.

Dalam operasi pembebasan pegawai Anda, apakah perusahaan diikutsertakan dalam proses diplomasi?
Perusahaan menjadi salah satu ang­gota tim di dalam, yang dibentuk oleh pemerintah. Kita bikin satu tim untuk mengatasi hal ini.

Perusahaan menjadi salah satu ang­gota tim di dalam, yang dibentuk oleh pemerintah. Kita bikin satu tim untuk mengatasi hal ini.

Kabarnya pegawai Anda dibe­baskan Abu Sayyaf lantaran peru­sahaan Anda membayar tebusan. Benar seperti itu?

Saya no comment mengenai hal tersebut.

Kenapa?
Karena sampai saat ini memang tidak ada apa-apa mengenai tebusan.

Dari pihak Abu Sayyaf apakah melakukan kontak langsung ke perusahaan?
Ya sempat. Dan kita juga membuat satu tim mengatasi hal ini, karena nggak mungkin satu orang atau satu pihak saja untuk mengatasi hal ini.

Lalu bagaimana perusahaan me­nanggapi permintaan uang tebusan tersebut?

Kita terus berkomunikasi dan men­jamin keselamatan dari kru saja. Itu tujuan kami mengontak. Kita sama, seperti yang dikatakan tadi, visi yang sama yang membuat tim kita jadi solid. Kita berpikir bagaimana kes­elamatan sandera.

Setiap berkomunikasi, apakah perusahaan dijelaskan mengenai kondisi sandera?
Jadi, tiap kali kita kontak, itu pasti kita bertanya bagaimana keselamatan orang kami.

Apa saja informasi yang didapat perusahaan?
Menurut mereka, orang kami diper­lakukan dengan baik.

Berapi kali kontak antara Abu Sayyaf dengan perusahaan?

Wah, setiap hari bisa sekali atau dua kali.

Para penculik juga mengirim gambar mengenai kondisi para sandera?
Kita diberikan kesempatan untuk berbicara (dengan para sandera). Mereka diperlakukan dengan baik.

Selain 10 WNI itu, apakah empat WNI yang diculik belakangan, dari perusahaan Anda juga?
Bukan, sama sekali bukan. Jadi han­ya 10 WNI yang baru dibebaskan.

Masa sih perusahaan nggak ba­yar tebusan?
Saya nggak bisa comment mengenai itu, mohon dimengerti. Kita masih ada PR lagi soalnya.

Maksudnya?
Seperti yang tadi Ibu (Menlu Retno Marsudi) katakan. Masih ada empat WNI yang belum dibebaskan. Jadi masih ada PR lanjutan. Meskipun keempatnya bukan orang kami. Tapi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan kan seharusnya tidak melihat dari perusahaan mana. Itu adalah tugas dari Kementerian Luar Negeri.

Saat pertama kali minta tebu­san, berapa jumlah yang diminta penculik?
Waktu itu mereka minta 50 juta peso (sekitar Rp 14 miliar).

Selanjutnya, ke 10 WNI akan tetap bekerja di perusahaan Anda?
Harus dong.

Apa jaminannya?
Hak-hak seperti karyawan biasa akan kami berikan. Dan juga ada seperti kompensasi yang akan kami berikan. Seperti kompensasi ke­manusiaan, karena mereka sudah mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya, dan itu sangat sulit bagi mereka.

Saat ini perairan Filipina Selatan sudah tidak aman. Apakah kapal-kapal perusahaan Anda akan tetap lewat sana?
Sementara ini kita tidak lewat jalur yang sama. Pemerintah juga kan su­dah menutup, jadi kita tidak melewati jalur situ.

Lalu bagaimana perusahaan Anda kalau mau melakukan pen­giriman barang ke Filipina?
Susah ya. Kalau mau ke Filipina lewat jalur lain agak susah ya.

Artinya, sementara nggak ada pengiriman?

Iya.

Perusahaan Anda rugi dong?
Saya kira kami lebih menguta­makan keselamatan daripada cuma sekadar bisnis. Bisnis bisa didapatkan dari hal lain. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya