Berita

Loudy Irwanto Ellias:net

Wawancara

WAWANCARA

Loudy Irwanto Ellias: Saya No Comment Soal Uang Tebusan, Mohon Dimengerti...

SELASA, 03 MEI 2016 | 08:30 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Setelah 10 ABK-nya disandera kelompok teroris Abu Sayyaf, bos PT Patria Maritime Lines, perusahaan pengangkutan batubara ini, memu­tuskan untuk tidak melewati perairan Tawi-tawi, Filipina Selatan lagi.

Selain mengungkapkan, kebijakan sementara kantornya, Loudy juga menceritakan sekelumit keterlibatan perusahaannya dalam operasi pembe­basan terhadap 10 pekerjanya. Berikut penjelasan Loudy saat dijumpai Rakyat Merdeka di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, kemarin.

Dalam operasi pembebasan pegawai Anda, apakah perusahaan diikutsertakan dalam proses diplomasi?
Perusahaan menjadi salah satu ang­gota tim di dalam, yang dibentuk oleh pemerintah. Kita bikin satu tim untuk mengatasi hal ini.

Perusahaan menjadi salah satu ang­gota tim di dalam, yang dibentuk oleh pemerintah. Kita bikin satu tim untuk mengatasi hal ini.

Kabarnya pegawai Anda dibe­baskan Abu Sayyaf lantaran peru­sahaan Anda membayar tebusan. Benar seperti itu?

Saya no comment mengenai hal tersebut.

Kenapa?
Karena sampai saat ini memang tidak ada apa-apa mengenai tebusan.

Dari pihak Abu Sayyaf apakah melakukan kontak langsung ke perusahaan?
Ya sempat. Dan kita juga membuat satu tim mengatasi hal ini, karena nggak mungkin satu orang atau satu pihak saja untuk mengatasi hal ini.

Lalu bagaimana perusahaan me­nanggapi permintaan uang tebusan tersebut?

Kita terus berkomunikasi dan men­jamin keselamatan dari kru saja. Itu tujuan kami mengontak. Kita sama, seperti yang dikatakan tadi, visi yang sama yang membuat tim kita jadi solid. Kita berpikir bagaimana kes­elamatan sandera.

Setiap berkomunikasi, apakah perusahaan dijelaskan mengenai kondisi sandera?
Jadi, tiap kali kita kontak, itu pasti kita bertanya bagaimana keselamatan orang kami.

Apa saja informasi yang didapat perusahaan?
Menurut mereka, orang kami diper­lakukan dengan baik.

Berapi kali kontak antara Abu Sayyaf dengan perusahaan?

Wah, setiap hari bisa sekali atau dua kali.

Para penculik juga mengirim gambar mengenai kondisi para sandera?
Kita diberikan kesempatan untuk berbicara (dengan para sandera). Mereka diperlakukan dengan baik.

Selain 10 WNI itu, apakah empat WNI yang diculik belakangan, dari perusahaan Anda juga?
Bukan, sama sekali bukan. Jadi han­ya 10 WNI yang baru dibebaskan.

Masa sih perusahaan nggak ba­yar tebusan?
Saya nggak bisa comment mengenai itu, mohon dimengerti. Kita masih ada PR lagi soalnya.

Maksudnya?
Seperti yang tadi Ibu (Menlu Retno Marsudi) katakan. Masih ada empat WNI yang belum dibebaskan. Jadi masih ada PR lanjutan. Meskipun keempatnya bukan orang kami. Tapi kalau dilihat dari sisi kemanusiaan kan seharusnya tidak melihat dari perusahaan mana. Itu adalah tugas dari Kementerian Luar Negeri.

Saat pertama kali minta tebu­san, berapa jumlah yang diminta penculik?
Waktu itu mereka minta 50 juta peso (sekitar Rp 14 miliar).

Selanjutnya, ke 10 WNI akan tetap bekerja di perusahaan Anda?
Harus dong.

Apa jaminannya?
Hak-hak seperti karyawan biasa akan kami berikan. Dan juga ada seperti kompensasi yang akan kami berikan. Seperti kompensasi ke­manusiaan, karena mereka sudah mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya, dan itu sangat sulit bagi mereka.

Saat ini perairan Filipina Selatan sudah tidak aman. Apakah kapal-kapal perusahaan Anda akan tetap lewat sana?
Sementara ini kita tidak lewat jalur yang sama. Pemerintah juga kan su­dah menutup, jadi kita tidak melewati jalur situ.

Lalu bagaimana perusahaan Anda kalau mau melakukan pen­giriman barang ke Filipina?
Susah ya. Kalau mau ke Filipina lewat jalur lain agak susah ya.

Artinya, sementara nggak ada pengiriman?

Iya.

Perusahaan Anda rugi dong?
Saya kira kami lebih menguta­makan keselamatan daripada cuma sekadar bisnis. Bisnis bisa didapatkan dari hal lain. ***

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya