Asuransi nelayan yang tercakup dalam UU 7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan diharapkan dapat masuk ke dalam skema program yang ada di dalam BPJS Ketenagakerjaan.
"Perlindungan dasar bagi nelayan mesti dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan terutama program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)," kata Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar-Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Ilyas Lubis dalam Focus Group of Discussion (FGD) yang diselenggarakan Pusat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN) di Jakarta, Senin (2/5).
Menurut Ilyas Lubis, UU perlindungan nelayan mempercepat upaya perluasan jaminan sosial bagi para pekerja di sektor informal. "Jadi meski dibuka buat asuransi swasta, tapi untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) mesti ikut program perlindungan dasar dari BPJS Ketenagakerjaan. Kalau tidak, bisa dobel.bayarnya nanti, kalau sudah memenuhi program perlindungan sosial yang mendasar, jika mau lebih, bisa ikut program asuransi swasta," imbuhnya.
Untuk itu, kata Illyas, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan secara prinsip dinilai sepaham dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Nantinya, lanjut Illyas lagi, pihaknya akan koordinasi dengan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar bagaimana supaya hal tersebut secara teknis dapat ditindaklanjuti.
"Sebenarnya kami sudah punya MoU dengan KKP yang ditandatangani Juni 2015," terangnya.
Dia juga mengingatkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan harus mencakup seluruh pekerja baik penerima upah maupun pekerja yang bukan penerima upah, termasuk para nelayan.
Di samping itu, masuknya BPJS Ketenagakerjaan untuk mengasuransikan nelayan, menjadi kehadiran negara dalam memberikan perlindungan.
"Perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan terhadap para nelayan baik mereka yang bekerja dalam perusahaan besar maupun khususnya nelayan kecil, jaminannya adalah sama," terangnya.
Pembicara lainnya, Sekretaris Jenderal Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anton Leonard mengemukakan, ada empat kelompok yang dapat digolongkan sebagai nelayan yaitu penangkap ikan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan aktivis dalam industri perikanan, pesisir dan bidang kelautan.
Anton berharap asuransi nelayan yang akan dibuat oleh pemerintah juga mencakup juga para pelaut yang bekerja di kapal pelayaran luar negeri. Dia juga menambahkan, sebenarnya untuk membayar premi asuransi, nelayan tak mengalami kesulitan. Hanya saja, perlu dilakukan sosialisasi dan penyadaran pentingnya jaminan sosial di kalangan nelayan.
"Karena itu, tidak perlu banyak teori, nanti HNSI bisa lakukan sosialisasi di kantong-kantong nelayan," imbuhnya.
Sementara Ketua Pusat Kajian Jaminan Sosial Nasional (PKJSN) Ridwan Max Sijabat mengatakan, karena nelayan termasuk pekerja informal, maka sudah menjadi kewajiban dari BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para nelayan.
Untuk itu, PKJSN berharap BPJS Ketenagakerjaan bisa bersinergi dengan KKP dalam mengimplementasikan amanat UU SJSN dan UU BPJS serta Undang Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan.
"Sebelum dilindungi asuransi komersial, nelayan dalam melakukan aktivitasnya harus terlebih dahulu sudah mendapatkan perlindungan dasar dari BPJS Ketenagakerjaan," tegas Ridwan.
Ridwan juga meminta kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk secara proaktif melakukan sosialisasi mengenai manfaat yang diterima nelayan jika menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
[sam]
