Berita

Am fatwa/net

Politik

AM Fatwa: Tentara Ikut Menggusur Merusak Kepercayaan Rakyat Kepada TNI

SENIN, 02 MEI 2016 | 18:36 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Politisi tiga zaman yang kini bertugas di DPD RI, A.M. Fatwa, meminta TNI harus peka bahwa permasalahan pembangunan dan penataan kota Jakarta adalah masalah yang sangat sensitif.

Karena itu ia merasa resah melihat keterlibatan prajurit TNI dalam penggusuran warga miskin yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Ia sependapat dengan para tokoh militer dan politik yang menyebut itu sebagai kemunduran reformasi TNI, tidak pada tempatnya dan bentuk intimidasi militer kepada rakyat.

Ia sayangkan TNI mau dilibatkan Pemprov, padahal warga Jakarta sadar bahwa penataan kota yang sering berujung kepada kegiatan relokasi dan penggusuran lebih berpihak kepada kepentingan koorporasi dan pengembang. Kondisi ini menjadi pemicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat yang bisa berakibat meletupnya kerusuhan sosial, dan juga menjadi potensi konflik SARA.


"Kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri jangan sampai menjadi rusak, sebagaimana rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan lembaga kekuasaan politik," kata Fatwa dalam surat terbukanya ke Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, Senin (2/5).

Demi menghindari jatuhnya korban jiwa rakyat dan hilangnya kepercayaan rakyat terhadap TNI, serta kehormatan dan nama baik TNI pada umumnya, Fatwa melalui Menhan Ryamizard meminta Panglima TNI menghentikan pengerahan prajurit dalam program penggusuran yang dilakukan Gubernur DKI, Basuki Purnama alias Ahok.

"Khusus untuk rencana penggusuran kawasan Luar Batang Jakarta Utara, saya telah meminta Gubernur Ahok untuk dihentikan. Masih banyak wilayah kumuh dan kawasan elite lainnya yang perlu ditertibkan, yang tidak perlu mengorbankan rakyat, dan malah mungkin mendatangkan kesejahteraan sosial, perbaikan lingkungan hidup, dan keindahan kota," urainya.

Ia pun meminta Jakarta tidak dibangun hanya berorientasi pada pembangunan fisik, seperti halnya Singapura yang sangat jauh berbeda baik secara geografis, sosiologis, maupun budaya. [ald]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Istana Merdeka Menjelma jadi Pusat Pesta Rakyat dan Surga Kuliner UMKM

Jumat, 21 Agustus 2026 | 00:09

Mirza Fakhrul Islam Alamgir Terpilih Jadi Presiden Baru Bangladesh

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:52

Penanganan Bencana NTT Tidak Boleh Ada Kendala Anggaran!

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:38

Penumpang Bus NPM Pembawa Ratusan Vape Etomidate Diringkus Polisi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 23:18

PDIP Lepas Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:26

Purbaya Siapkan Rp3 Triliun Insentif untuk Satu Juta Motor Listrik

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:15

DPO Narkoba Club Malam Batam Diringkus saat Mau Kabur ke Malaysia

Kamis, 20 Agustus 2026 | 22:01

Dewan Adat Bamus Betawi Minta Warga Pati Tak Demo di Jakarta

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:30

Gibran Minta Maaf ke Pengungsi Gempa NTT

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:06

Sayembara Ijazah SMA Gibran Tak Mengubah Standar Pembuktian Hukum

Kamis, 20 Agustus 2026 | 21:02

Selengkapnya