Berita

Alasan Ahok Ogah Beri Uang Kerohiman

MINGGU, 01 MEI 2016 | 18:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya alasan tersendiri di masa kepemimpinannya tidak ada uang kerohiman bagi warga yang terkena penertiban lahan. Dia menceritakan, ketika masih menjabat sebagai wakil gubernur acapkali menemui warga yang akan digusur tetapi malah memanfaatkan hal tersebut untuk mencari untung.

Menurut Ahok, Pemprov DKI pernah memberikan uang kerohiman kepada warga yang terkena penertiban sebesar Rp 800 ribu. Namun apa yang terjadi mereka justru melakukan aksi demo di depan Gedung Balai Kota. Bahkan, tak lama kemudian kembali membangun pemukiman liar di tempat semula dan meminta lagi uang kerohiman ke Pemprov DKI ketika ditertibkan.

"Pas kita mau bersihkan lagi eh langsung minta kerohiman lagi," ujar Ahok di kediamannya, Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Minggu (1/5).


Lantaran hal tersebut, dia mengaku kapok memberi uang kerohiman kepada warga yang tempat tinggalnya digusur. Sebagai gantinya, dia memberikan warga rumah susun untuk dihuni.

"Makanya saya bilang tidak ada kerohiman lagi, yang ada adalah rusun buat anda, anak Anda dikasih KJP, naik bus gratis. Ini lebih mahal dari kerohiman loh, dan yang dapat rusun pasti orang situ asli," jelas Ahok.

Peristiwa serupa pun terjadi ketika Pemprov menertibkan warga di pemukiman liar Muara Angke. Dulu, pernah ada seorang ibu yang datang sambil menangis kepada Ahok dengan memohon untuk tidak digusur. Ahok pun menelusuri latar belakang ibu tersebut yang ternyata bukan orang miskin melainkan pemilik lapak yang menyewakan tanah negara ke orang lain.

"Saya cek dia udah diusir dua kali dari Budha Tzu Chi, punya kontrakan Rp 25 juta setahun. Kurang ajar enggak? Saya sudah hapal permainan sandiwara di Jakarta, yang penting kita perlakukan mereka manusiawi, kita memanusiakan manusia," tutup Ahok. [wah] 

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

UPDATE

Konflik Agraria di Program Lumbung Pangan

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:59

Riset Advokasi Harus Perjuangkan Kebutuhan Masyarakat

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:36

Hati-hati! Pelemahan Rupiah Juga Bisa Hantam Warga Desa

Minggu, 17 Mei 2026 | 03:19

Kebangkitan Diplomasi Korporat di Balik Pertemuan Trump-Xi

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:59

Pemkot Semarang Gercep Tangani Banjir Tugu-Ngaliyan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:33

TNI AD Pastikan Penanganan Insiden Panhead Cafe Berjalan Transparan

Minggu, 17 Mei 2026 | 02:12

Mantan Pimpinan KPK Sebut Vonis Banding Luhur Ngawur

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:50

Jokowi-PSI Babak Belur Usai Serang JK Pakai Isu Agama

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:25

Pemkot Semarang Pastikan Penanganan Permanen di Jalan Citarum

Minggu, 17 Mei 2026 | 01:10

Celios: Prabowo Kayaknya Perlu Dibriefing Ekonomi 101

Minggu, 17 Mei 2026 | 00:54

Selengkapnya