Berita

Alasan Ahok Ogah Beri Uang Kerohiman

MINGGU, 01 MEI 2016 | 18:45 WIB | LAPORAN: FEBIYANA

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) punya alasan tersendiri di masa kepemimpinannya tidak ada uang kerohiman bagi warga yang terkena penertiban lahan. Dia menceritakan, ketika masih menjabat sebagai wakil gubernur acapkali menemui warga yang akan digusur tetapi malah memanfaatkan hal tersebut untuk mencari untung.

Menurut Ahok, Pemprov DKI pernah memberikan uang kerohiman kepada warga yang terkena penertiban sebesar Rp 800 ribu. Namun apa yang terjadi mereka justru melakukan aksi demo di depan Gedung Balai Kota. Bahkan, tak lama kemudian kembali membangun pemukiman liar di tempat semula dan meminta lagi uang kerohiman ke Pemprov DKI ketika ditertibkan.

"Pas kita mau bersihkan lagi eh langsung minta kerohiman lagi," ujar Ahok di kediamannya, Perumahan Pantai Mutiara, Jakarta Utara, Minggu (1/5).


Lantaran hal tersebut, dia mengaku kapok memberi uang kerohiman kepada warga yang tempat tinggalnya digusur. Sebagai gantinya, dia memberikan warga rumah susun untuk dihuni.

"Makanya saya bilang tidak ada kerohiman lagi, yang ada adalah rusun buat anda, anak Anda dikasih KJP, naik bus gratis. Ini lebih mahal dari kerohiman loh, dan yang dapat rusun pasti orang situ asli," jelas Ahok.

Peristiwa serupa pun terjadi ketika Pemprov menertibkan warga di pemukiman liar Muara Angke. Dulu, pernah ada seorang ibu yang datang sambil menangis kepada Ahok dengan memohon untuk tidak digusur. Ahok pun menelusuri latar belakang ibu tersebut yang ternyata bukan orang miskin melainkan pemilik lapak yang menyewakan tanah negara ke orang lain.

"Saya cek dia udah diusir dua kali dari Budha Tzu Chi, punya kontrakan Rp 25 juta setahun. Kurang ajar enggak? Saya sudah hapal permainan sandiwara di Jakarta, yang penting kita perlakukan mereka manusiawi, kita memanusiakan manusia," tutup Ahok. [wah] 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Langsung Terbang ke Jakarta, Maukah Chatib Basri Ganti Purbaya?

Jumat, 05 Juni 2026 | 06:58

Ironis! Terima Penghargaan Negara tapi Terjerat Korupsi

Jumat, 05 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

UPDATE

KPU akan Berulang Tahun ke-73 di November Tahun Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 12:22

Nasib Atlet Setelah Lampu Stadion Padam

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Trump: Perjanjian Damai dengan Iran akan Diteken Hari Ini

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:33

Pemuda 24 Tahun Jadi Tersangka Usai Bawa Botol Diduga Bom Molotov ke Aksi DPR

Minggu, 14 Juni 2026 | 11:25

Ekonom Ungkap Akar Munculnya Narasi "Sell Indonesia"

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:41

KPK Bongkar Korupsi "Sempurna" di Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:39

Panggung Atraksi Wushu di Sekolah Rakyat Manado Pukau Mensos

Minggu, 14 Juni 2026 | 10:01

Daya Beli Masyarakat Terancam Jika BBM Subsidi Ikut Naik

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:51

KPK Amankan Dokumen saat Geledah Kantor Hingga Rumah Dinas Bupati Muara Enim

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:44

Menhan Jepang Persembahkan Model Kapal Perang "Makasa" ke Prabowo di Kertanegara

Minggu, 14 Juni 2026 | 09:31

Selengkapnya