Berita

ilustrasi/net

Ironis, Indonesia Jadi Pelayan Utama Kepentingan Modal Asing

MINGGU, 01 MEI 2016 | 03:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Krisis multidimensi yang dirasakan rakyat pekerja atau buruh hari ini menunjukan kegagalan sistem ekonomi politik kapitalisme dan menuju kebangkrutannya. Krisis ini terus menjalar ke berbagai negara di belahan dunia, yang berada di bawah dominasi Amerika Serikat dan sekutunya.

"Imperialisme adalah tahapan tertinggi dari kapitalisme dimana penjajahan tidak lagi ditunjukan dengan dominasi ekonomi namun sudah mencapai pada pendudukan dan penaklukan kawasan dan harus setia pada negara adidaya Amerika Serikat sebagai pimpinan utama dari negara imperialis," kata aktivis Konfederasi Serikat Nusantara (KSN), Mukhtar Guntur K, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 1/5).

Untuk memecahkan krisis yang dialami, jelas Mukhtar, maka negara-negara imperialis menjalankan skema penghisapan yang lebih massif diberbagai sektor penghidupan rakyat yang didominasinya di seluruh negeri. Dan Indonesia justru menjadi pelayan utama bagi kepentingan modal asing dan menghamba kepada sistem kapitalisme global dengan menjalankan agenda neoliberalisme di dalam negeri.


"Indonesia adalah negeri bergantung yang pertumbuhan ekonominya pada modal asing. Satu fakta yang secara vulgar diperlihatkan rejim adalah lahirnya paket program percepatan pembangunan melalui skema MP3EI," tegasnya.

Menurut Mukhtar, proposal MP3EI diperdagangkan melalui agenda international. Salah satunya adalah pada pertemuan APEC KTT APEC 2012 di Vladivostok, Rusia, bulan September 2013, para investor dari 21 negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk menanamkan modalnya di Indonesia lewat skema public private partnership (PPP).

"Pada MP3EI 2025 disebutkan, berbagai proyek infrastruktur pengebirian hak rakyat," demikian Mukhtar. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Beda Keterangan soal Rp800 Juta: Hercules Sebut untuk Pergi ke LN dan Mediasi, KPK Ungkap Dugaan Uang Pengamanan

Kamis, 12 November 2026 | 10:12

UPDATE

Polda Metro Jelaskan Alasan Cakra Adi Ditangkap

Sabtu, 21 November 2026 | 12:25

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Dicabut, PT RAPP Singgung Penyerapan Puluhan Ribu Tenaga Kerja

Sabtu, 21 November 2026 | 12:13

Legislator PAN Kirim Bantuan Sembako dan Selimut bagi Korban Banjir Agam

Sabtu, 21 November 2026 | 11:59

UMP Jawa Tengah 2027 Naik 14,10 Persen, Tertinggi dalam 10 Tahun

Sabtu, 21 November 2026 | 11:44

Produksi Mobil Nasional Tembus 1,1 Juta Unit, Penjualan Naik 20 Persen

Sabtu, 21 November 2026 | 11:28

Biaya Distribusi Gas Mahal, Industri RI Terancam Kehilangan Daya Saing

Sabtu, 21 November 2026 | 11:17

Buyback Emas Antam Anjlok Rp50.000, Satu Gram Dibanderol Rp2 Juta

Sabtu, 21 November 2026 | 10:58

DJP Kantongi Rp60,1 Triliun dari Setoran Pajak Digital hingga Oktober 2026

Sabtu, 21 November 2026 | 10:42

Lanjutkan Buyback, ELSA Siapkan Dana Rp84,5 Miliar untuk Jaga Stabilitas Saha

Sabtu, 21 November 2026 | 10:36

Pembentukan Tim Penjaringan Munas Perbakin 2026 Diduga Cacat Aturan

Sabtu, 21 November 2026 | 10:22

Selengkapnya