Berita

ilustrasi/net

Ironis, Indonesia Jadi Pelayan Utama Kepentingan Modal Asing

MINGGU, 01 MEI 2016 | 03:40 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Krisis multidimensi yang dirasakan rakyat pekerja atau buruh hari ini menunjukan kegagalan sistem ekonomi politik kapitalisme dan menuju kebangkrutannya. Krisis ini terus menjalar ke berbagai negara di belahan dunia, yang berada di bawah dominasi Amerika Serikat dan sekutunya.

"Imperialisme adalah tahapan tertinggi dari kapitalisme dimana penjajahan tidak lagi ditunjukan dengan dominasi ekonomi namun sudah mencapai pada pendudukan dan penaklukan kawasan dan harus setia pada negara adidaya Amerika Serikat sebagai pimpinan utama dari negara imperialis," kata aktivis Konfederasi Serikat Nusantara (KSN), Mukhtar Guntur K, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 1/5).

Untuk memecahkan krisis yang dialami, jelas Mukhtar, maka negara-negara imperialis menjalankan skema penghisapan yang lebih massif diberbagai sektor penghidupan rakyat yang didominasinya di seluruh negeri. Dan Indonesia justru menjadi pelayan utama bagi kepentingan modal asing dan menghamba kepada sistem kapitalisme global dengan menjalankan agenda neoliberalisme di dalam negeri.


"Indonesia adalah negeri bergantung yang pertumbuhan ekonominya pada modal asing. Satu fakta yang secara vulgar diperlihatkan rejim adalah lahirnya paket program percepatan pembangunan melalui skema MP3EI," tegasnya.

Menurut Mukhtar, proposal MP3EI diperdagangkan melalui agenda international. Salah satunya adalah pada pertemuan APEC KTT APEC 2012 di Vladivostok, Rusia, bulan September 2013, para investor dari 21 negara anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk menanamkan modalnya di Indonesia lewat skema public private partnership (PPP).

"Pada MP3EI 2025 disebutkan, berbagai proyek infrastruktur pengebirian hak rakyat," demikian Mukhtar. [ysa]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Pengusaha Tembakau Dicecar KPK soal Dugaan Gratifikasi Oknum Bea Cukai

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:41

Resmi Dilantik, 13 Pengurus DPD Peradi Profesional Siap Kawal Keadilan di Sulsel

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:13

Sekolah Tahfidz Al-Qur’an Puan Maharani Mulai Dibangun di Malang

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00:10

Perbup Bogor soal Site Plan jadi Sorotan Usai Kasus HGB Summarecon Bergulir

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:49

BEI Tagih Penjelasan Emiten Haji Isam soal Gadai Saham ke Bank Mandiri

Jumat, 09 Oktober 2026 | 23:24

Rocky Gerung Dicurigai Sengaja Dipasang untuk Serang Gibran dari Dalam Kekuasaan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:42

Kasus TPPU Rita Widyasari Menyeret Bos Dealer VW-Audi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:28

Penyederhanaan BUMN: Pengaturan Outsourcing Lewat Anak Perusahaan Jadi Sorotan

Jumat, 09 Oktober 2026 | 22:18

PDIP soal Ijazah Gibran: Anak dan Bapak Masalahnya Sama Saja

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:57

Pegawai Bea Cukai Dedi Congor Mangkir Lagi

Jumat, 09 Oktober 2026 | 21:42

Selengkapnya