Kepesertaan BPJS Butuh Partisipasi Masyarakat Luas

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Ini mengingat BPJS sudah menjadi badan hukum publik.

Menurut kordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS (MP-BPJS), Hery Susanto, berdasarkan kuantitas, sampai saat ini belum semua warga masyarakat terekrut. Untuk BPJS Kesehatan, data yang diperoleh MP-BPJS, tercatat baru 165 juta peserta terdaftar.

"Masih ada kuota 90 juta lebih maka diperlukan partisipasi masyakat agar BPJS kesehatan mampu mengkover seluruh masyarakat," katanya dalam sambutan di Rakornas MP-BPJS sekaligus dialog "mendorong partisipasi masyarakat meningkatkan kepesertaan BPJS" di Jakarta, Sabtu (30/4).

Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, baru tercover sekitar 17 juta pekerja formal, dan pekerja informal baru 400 ribu. Padahal, tambah Hery, potensi yang terekrut masih lebih besar lagi.

"Jadi tidak mungkin lagi BPJS melaksanakan prinsip kerja oleh, dari, dan untuk BPJS sendiri, tanpa peran serta dari masyarakat," jelasnya.

Dalam forum itu, analisis grup pemasaran BPJS, Mairiyanto  yang menjadi salah satu narasumber juga menegaskan bahwa sesuai peta jalan kepesertaan jaminan kesehatan semesta, ditargetkan pada 2019 sudah tercover seluruh penduduk Indonesia untuk BPJS Kesehatan dari berbagai segmen.

"Tanpa adanya bantuan organisasi masyarakat, maka akan sulit tercapai,"katanya.

Anggota Dewas BPJS Kesehatan, Romy Febrianto, yang juga hadir dalam seminar itu, mengingatkan tahun 2019 nanti seluruh warga Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).[wid]