Berita

arsul sani/net

Hukum

Arsul Sani Anggap Anggaran Sumber Persoalan Lapas

SABTU, 30 APRIL 2016 | 11:32 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Persoalan yang membelit dunia lembaga pemasyarakatan (Lapas) sudah masuk kategori terstruktur sistematis dan masif.

"Ini bukan persoalan satu hal, tapi soal ketidakcukupan anggaran dan harus diakui ini bukan semata persoalan Kementerian Hukum dan HAM," kata anggota Komisi III, Arsul Sani, dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (30/4).

Selain ketidakcukupan anggaran, juga ada persoalan sumber daya manusia yang tidak memadai, dari tingkat administrasi sampai sipir Lapas. Masalah selanjutnya, sedikit banyak terkait kebijakan dalam criminal justice.


"Misalnya persoalan anggaran. Mau seperti apapun, mau sampai enggak tidur 24 jam, kalau Kemenkeu tidak sediakan anggaran cukup ya enggak akan terjadi perubahan," kata politisi PPP ini.

Dia sedikit bersyukur karena ada rencana menambah anggaran Lapas sebesar Rp 1 triliun pada APBN Perubahan tahun ini.

"Butuh dana Rp 100-150 miliar untuk satu lapas dengan kapasitas seribuan warga binaan per Lapas," kata politisi yang baru diangkat jadi Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Islah ini.

Namun, menurutnya langkah menambah kapastitas Lapas hanya cukup untuk 4000 orang. Sedangkan pertambahan warga binaan selama 2014-2015, mencapai 18 ribu orang.

"Di seluruh Indonesia ada 187 ribu warga binaan, sementara kapasitas Lapas hanya 118 ribu," jelasnya. [ald]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya