Labor Institute Indonesia: Paket Kebijakan Jokowi Tidak Pro Kesejahteraan Buruh

Dalam rangka perayaan Hari Buruh Nasional yang jatuh pada 1 Mei besok, Labor Institute Indonesia menyarankan serikat buruh untuk memberikan kritikan- kritikan yang kontrukstif terhadap beberapa kebijakan perekonomian Presiden Jokowi.

Dikarenakan dari 12 paket kebijakan ekonomi yang telah dikeluarkan banyak yang tidak memberikan sumbangan proporsional bagi gerakan buruh di Indonesia.

"Labor Institute Indonesia mencatat bahwa paket kebijakan ekonomi Jokowi yang diumumkan tidak sesuai dengan tujuan yang digariskan oleh Nawacita dan SDG'S atau Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan yaitu bagaimana mendorong persaingan dan produktivits tenaga kerja dan mendorong  pertumbuhan untuk penciptaan lapangan kerja yang bermuara pada decent work dan sustainable job atau kerja layak dan keberlangsungan pekerjaan bagi buruh," urai analis politik dan HAM Labor Institute Indonesia, Andy William Sinaga melalui siaran pers yang diterima redaksi, pagi ini (Sabtu, 30/4).

Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan Jokowi terkesan hanya kebijakan populis tanpa proses monitoring dan evaluasi (Monef) yang jelas. Sehingga, kurang dapat diadopsi dan diimplementasikan oleh kementerian dan lembaga yang bersinggungan dengan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah dikeluarkan.

Di sisi lain, lanjut Andy, kementerian koordinator perekonomian sebagai leading sektor belum dapat berperan maksimal dalam melakukan Monef.

Labor Institute Indonesia pun mengimbau agar Presiden Jokowi tidak perlu mengeluarkan paket kebijakan ekonomi lagi.

"Sudah seharusnya Presiden Jokowi melakukan evaluasi atas paket kebijakan yang telah dikeluarkan," tukasnya.[wid]