RMOL. Jumlah UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat sekitar 100 ribu tiap tahun. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) bakal menambah dana bergulir.
Hal itu dikatakan Direktur Utama LPDB Kemas Danial saat menyampaikan sambutannya di acara Monitoring dan Evaluasi Mitra LPDB di NTB.
Sampai April 2016, LPDB sudah menggelontorkan dana bergulir ke NTB sebesar Rp 102 miliar melalui 49 mitra.
Danial berjanji akan mengucurkan anggaran yang lebih besar jika NTB mampu mengelola dengan baik. Sebabnya, NTB merupakan daerah yang paling kecil mengalami kredit bermasalah alias Non Performing Loan (NPL) yaitu di bawah 5 persen dan merupakan salah satu provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Indonesia.
"Saya tantang NTB dan para pelaku UMKM untuk mengajukan anggaran lebih besar. Saya akan tambah tiga kali lipat, kalau pelaku UMKM bisa mengelola dengan baik," kata Danial.
Acara itu juga dihadiri Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin, Kepala Dinas Koperasi UMKM Supran, Direktur Pengembangan Usaha LPDB Adi Trisnojuwono, Direksi BPR dan seratus perwakilan pelaku UMKM.
Tapi, kata Danial, alokasi itu sangat tergantung dari peran aktif para pelaku KUMKM di NTB. Bila banyak proposal yang masuk dan layak, alokasi dapat ditambah, namun bila kurang, dana tersebut akan dianggarkan untuk daerah lain.
Sedangkan bunga yang ditetapkan sangat murah hanya 0,2 persen tiap bulan flat bagi Koperasi dan UKM yang bergerak di sektor riil. Ia juga menekankan, pelaku UMKM harus mampu menggerus pasar perusahaan-perusahaan besar. Caranya, dengan melakukan inovasi berbasis teknologi yang mampu menciptakan pasar baru dan mengganggu kemapanan pebisnis konvensional.
"Kita berikan bunga paling murah di dunia. Untuk mengakses dana ini, tentu ada syaratnya. Yaitu harus telah berbadan hukum minimal dua tahun, melakukan RAT dua tahun terakhir untuk Koperasi, dan neraca keuangannya tidak boleh dalam kondisi merugi," jelasnya.
Menerima tantangan itu, Supran masih pikir-pikir untuk mengelola tambahan dana bergulir itu. Lantaran, pelaku UMKM di NTB masih menemukan kendala terutama di bidang SDM, mengelola keuangan dan kelembagaan. "Masih banyak UMKM yang belum siap terkait pengelolaan keuangan dan minimnya SDM," kata Supran.
Sementara, Amin menyambut baik dana bergulir dari LPDB. Nantinya, anggaran tersebut akan digunakan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peran UMKM dan program pengantasan kemiskinan kemiskinan.
Pada Maret 2015, angka kemiskinan di NTB mengalami peningkatan 7.260 jiwa dari setahun sebelumnya sebesar 816.620 jiwa menjadi 823.890 jiwa atau 17,05 persen dari jumlah semua penduduk NTB.
Pada September 2015, jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan di NTB lebih tinggi dibanding daerah perkotaan. Penduduk miskin di daerah perkotaan berjumlah 377,28 ribu orang (18,40 persen), sedangkan di daerah perdesaan 425,01 ribu orang (15,18 persen).
"Tambahan 7.260 jiwa penduduk miskin itu cukup banyak. Kami harapkan dana bergulir LPDB bisa meningkatkan ekonomi melalui peran peningkatan UMKM, nantinya kami targetkan di tahun 2016 angka kemiskinan akan turun satu persen," ujarnya
.[wid]
