Berita

jokowi/net

Jokowi Tegas, Pembangunan Pesisir Jakarta Jangan Dikendalikan Swasta

KAMIS, 28 APRIL 2016 | 06:18 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa proses pembangunan pesisir Di DKI Jakarta harus sepenuhnya dikendalikan pemerintah, dan bukan  oleh swasta. Untuk itu, Bappenas diperintahkan untuk menyelesaikan desain besar pembangunan pesisir yang terintegrasi sehingga jadi pegangan dalam implementasinya.

Sebagai Ibukota Negara, kata Jokowi, Jakarta harus memiliki ketahanan dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan, baik dalam hal penyediaan kualitas air bersih dan air minum, mitigasi penurunan permukaan tanah, pengelolaan air limbah, revitalisasi  alur sungai dan pengendalian banjir.

Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahan pembuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta yang membahas reklamasi Teluk Jakarta (Rabu, 27/8).


Presiden mengingatkan bahwa penurunan muka tanah di DKI Jakarta sudah sangat mengkhawatirkan, rata-rata 7,5-12 cm per tahun. Diperkirakan seluruh Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut pada tahun 2030.

"Akibatnya, pada saat tersebut 13 sungai yang melewati Jakarta tidak bisa mengalirkan airnya secara gravitasi ke teluk Jakarta," ungkap Prsesiden ujar Presiden.

Melihat kondisi ini, Presiden mengatakan bahwa pengendalian sumberdaya air dan lingkungan di wilayah DKI Jakarta harus dilakukan secara terpadu, terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu, lanjut Presiden, pembangunan pesisir ibu kota negara atau disebut NCICD yang sudah digagas cukup lama akan menjadi sebuah jawaban untuk Jakarta.

"Jangan dipersempit yang berkaitan dengan reklamasi Jakarta. Dan pada sore hari ini kita tidak berbicara masalah hukum yang berkaitan dengan reklamasi meskipun kita undang ketua KPK," kata Presiden, sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden, Sukardi Rinakit

Menurut Presiden yang harus dibicarakan dalam pembahasan ini adalah hal-hal yang strategis, besar dan visioner ke depan untuk mengantisipasi yang mungkin akan terjadi  pada tahun 2030, ketika Jakarta Utara berada di bawah permukaan laut.

Jokowi  menekankan tiga hal yang harus dipenuhi dalam pembangunan pesisir Ibu Kota Negara. Yaitu aspek lingkungan, baik biodata laut maupun manggrove; aspek hukum, mengikuti kaidah-kaidah serta aturan-aturan hukum yang berlaku; dan aspek sosial, khususnya berkaitan dengan kehidupan  nelayan. [ysa]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Rakernas PKS Perkuat Barisan Kawal Asta Cita Prabowo

Minggu, 22 November 2026 | 08:08

DPD Mending Fokus Perjuangkan Daerah Ketimbang Usul Tambah Wapres

Minggu, 22 November 2026 | 07:40

Sandiaga Ingatkan Pengusaha Jangan FOMO Berburu Peluang Bisnis

Minggu, 22 November 2026 | 07:29

APBD DKI 2027 Rp86,3 Triliun Harus Dongkrak Kualitas Hidup Warga Jakarta

Minggu, 22 November 2026 | 06:55

Jokowi Gelisah Tak Karuan Tiga Hari Jelang Gibran Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 06:36

Bongkar Total Parkir Liar di Blok M

Minggu, 22 November 2026 | 06:17

Mantan Wapres Tidak Kebal Hukum, Lanjutkan Kasus Suket Gibran!

Minggu, 22 November 2026 | 06:08

Airlangga: IEU-CEPA Bisa Hemat Tarif hingga Rp17 Triliun

Minggu, 22 November 2026 | 05:54

RUU Perampasan Aset Disahkan: Kabar Gembira atau Masih Menyisakan Pekerjaan Rumah?

Minggu, 22 November 2026 | 05:40

Iwakum Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Kota Wisata Bogor

Minggu, 22 November 2026 | 05:12

Selengkapnya