Berita

net

Dunia

PBB Segera Cabut Embargo Senjata Pantai Gading

KAMIS, 28 APRIL 2016 | 05:30 WIB

Dewan Keamanan PBB segera mencabut embargo senjata yang telah berlangsung 12 dialami Pantai Gading, juga akan memperbarui misi pemeliharaan perdamaian PBB selama satu tahun terakhir.

Negara di Afrika Barat itu telah keluar dari krisis selama satu dekade yang memuncak pada perang singkat 2011 dan menjadi negara dengan perekonomian yang terus meningkat. Embargo senjata terhadap Pantai Gading diberlakukan sejak 2004 setelah perang sipil tahun 2002-2003 di negara itu.

Sebuah resolusi yang disusun Prancis akan menghapus embargo senjata serta pembekuan aset dan larangan perjalanan bagi enam orang, termasuk mantan Presiden Pantai Gading Laurent Gbagbo yang diadili Mahkamah Pidana Internasional untuk kejahatan kemanusiaan.


Pasukan penjaga perdamaian PBB telah dikerahkan di Pantai Gading sejak 2004 dan rancangan resolusi kedua akan memperbaharui misi PBB untuk terakhir kalinya sampai dengan 30 April 2017. Saat ini ada sekitar 6.900 tentara dan polisi PBB di Pantai Gading, menurut situs resmi PBB.

Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre menggambarkan Pantai Gading sebagai "kisah sukses" PBB dan mengatakan kedua resolusi PBB akan diadopsi oleh kelima belas anggota Dewan Keamanan PBB pada Kamis.

"Ini adalah bukti bahwa peralatan dewan (DK PBB), baik operasi pemeliharaan perdamaian atau rezim sanksi, memang bisa memberikan hasil, memang bisa menjadi penentu. Dalam membantu negara secara sungguh-sungguh untuk bangkit kembali setelah krisis," katanya seperti dikutip Antara, Kamis (28/4).

Pada 2014, Dewan Keamanan PBB meringankan sebagian embargo senjata terhadap Pantai Gading dan menghapus larangan ekspor berlian, suatu langkah yang menurut ahli-ahli PBB telah gagal menghentikan perdagangan gelap.

Para ahli PBB, yang mengawasi embargo senjata, mengatakan awal tahun ini bahwa pemimpin pemberontak yang berubah menjadi ketua parlemen Pantai Gading Guillaume Soro menggunakan perang saudara 2011 dan dampak perang itu untuk mengakuisisi ratusan ton senjata, yang dalam jumlah besar masih berada di bawah kendali loyalisnya di kelompok militer. [wah]

Populer

Ramadhan Pohan, Pendukung Anies yang Kini Jabat Anggota Dewas LKBN ANTARA

Jumat, 09 Januari 2026 | 03:45

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

UPDATE

OTT Pegawai Pajak Jakarta Utara: KPK Sita Uang Ratusan Juta dan Valas

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:14

Mendagri: 12 Wilayah Sumatera Masih Terdampak Pascabencana

Sabtu, 10 Januari 2026 | 12:04

Komisi I DPR: Peran TNI dalam Penanggulangan Terorisme Hanya Pelengkap

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:33

X Ganti Emotikon Bendera Iran dengan Simbol Anti-Rezim

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:27

Trump Sesumbar AS Bisa Kuasai 55 Persen Minyak Dunia Lewat Venezuela

Sabtu, 10 Januari 2026 | 11:10

Konten Seksual AI Bikin Resah, Grok Mulai Batasi Pembuatan Gambar

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:52

Ironi Pangan di Indonesia: 43 Persen Rakyat Tak Mampu Makan Bergizi

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:41

Emas Antam Berkilau, Naik Rp25.000 Per Gram di Akhir Pekan

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:34

Khamenei Ancam Tindak Tegas Pendemo Anti-Pemerintah

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:22

Ekonomi Global 2026: Di Antara Pemulihan dan Ketidakpastian Baru

Sabtu, 10 Januari 2026 | 10:06

Selengkapnya